TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Singkong menjadi komoditas yang begitu melekat bagi masyarakat Indonesia. Namun, nasib miris masih menyelimuti petani singkong. Morat-maritnya tata niaga membuat singkong ibarat tamu di rumah sendiri karena terdesak produk impor.

Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong. Bahkan menurut Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kontribusinya hampir 70 persen dari produksi singkong Indonesia. Data Kementerian Pertanian, rata-rata produksi singkong nasional pada lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar 15,7 juta ton per tahun. Pada 2024, produksi singkong sebesar 15,1 juta ton cenderung turun dibanding produksi pada 2020 dan 2023 yang masing-masing mencapai 16,2 juta ton dan 16,7 juta ton.

Meski Lampung menjadi sentra terbesar produksi singkong di Indonesia, namun harga singkong terus tertekan. Hal ini akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

“Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya

Data Kementerian Pertanian lagi, angka impor cenderung naik dan angka ekspor cenderung turun. Pada Tahun 2024 menunjukkan angka impor menembus 277 ribu ton. Angka tersebut menandakan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas bahan baku.

Kondisi petani singkong yang memprihatinkan tersebut, mendorong Gubernur Lampung Rahmat bersama empat bupati dari Provinsi Lampung menemui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9). Empat bupati yang mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Timur, dan Bupati Mesuji.

Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani. Mereka kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” tutur Gubernur Rahmat.

Rahmat menilai, sebenarnya potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Bahkan sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

Potongan Harga

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor. “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru,” tegasnya.

Pertama, ungkap Mikdar, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi hingga 50-60 persen dari harga Rp1.350/kg. Potongan harga tersebut jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. “Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar pemerintah menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional. Dirinya berharap, pemerintah segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga.

“Tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” katanya.

Kondisi yang terjadi pada petani singkong ini perlu langkah cepat pemerintah. Baca halaman selanjutnya.