TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa operasi pasar besar-besaran dan pengawasan distribusi menjadi strategi utama pemerintah untuk menekan harga.

"Ada dua langkah utama yang kami ambil, operasi pasar secara masif dan penegakan aturan terhadap pedagang yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika tetap membandel meski sudah diingatkan, izinnya akan kami cabut," tegas Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Jakarta, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, pengendalian harga yang dilakukan sejauh ini menunjukkan hasil positif.

"Dulu ada sekitar 200 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Sekarang tinggal 59. Artinya, intervensi pemerintah mulai terasa," ujar Amran.

Pemerintah, lanjut Amran, masih memiliki stok beras lebih dari 1 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, operasi pasar akan terus diperluas.

Namun pemerintah tak hanya fokus pada solusi jangka pendek.

"Kita juga sedang menyiapkan langkah permanen dengan membangun sawah baru, termasuk di Papua, guna memperkuat ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah penimbunan atau praktik curang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional saat ini masih dalam batas aman.

"Inflasi secara tahunan berada di angka 2,65 persen, dan bulan ke bulan hanya naik 0,21 persen dari Agustus ke September. Ini sesuai target pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," jelas Tito.

Menariknya, beras justru menjadi faktor yang menahan laju inflasi.

"Beras mengalami deflasi 0,3 persen. rtinya, harganya turun dan membantu menekan inflasi. Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 197 daerah sudah mengalami penurunan harga beras," paparnya.

Pemerintah menargetkan harga beras di seluruh Indonesia bisa kembali ke kisaran HET pada akhir 2025.

Upaya ini dinilai penting, mengingat beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 286 juta jiwa.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita juga harus jaga petani, ada 115 juta orang yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Kedua-duanya harus kita lindungi,” tutup Amran.