TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga beras di tengah fluktuasi yang terjadi secara nasional. Selain menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog, pemerintah juga menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras 2025 untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan kedua strategi tersebut berjalan beriringan. Pembentukan Satgas sendiri didasarkan pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 20 Oktober lalu.

“Kami sudah turunkan tim intervensi harga dan intervensi SPHP di daerah-daerah dengan harga tinggi,” ujar Amran usai Konferensi Pers Satu Tahun Pembangunan Pertanian di Jakarta, Rabu (22/10).

Amran menegaskan bahwa fluktuasi harga beras bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menugaskan Bulog menyerap produksi beras dalam negeri hingga 3 juta ton. Menurutnya, langkah tersebut justru merupakan bentuk keberpihakan pada petani dan telah mencatatkan rekor stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo, gabah dibeli Rp6.500 per kilogram, tapi kemampuan Bulog hanya sekitar 8 persen. Jadi kalau ada yang bilang harga naik karena Bulog menyerap banyak, itu keliru. Yang diserap Bulog hanya 8 persen, sisanya 92 persen dikuasai swasta,” tegasnya.

Hingga 20 Oktober, realisasi penyerapan beras Bulog telah mencapai 3,002 juta ton, atau sekitar 8,74 persen dari total proyeksi produksi nasional sebesar 34,34 juta ton.

“Ini salah paham. Dibilang harga naik karena Bulog menyerap banyak, padahal tidak. Stok CBP kita justru tertinggi sejak 1969. Atas arahan Presiden, target Juni 2025 bisa mencapai 4,2 juta ton,” jelas Amran.

Lebih lanjut, Amran menilai kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) disebabkan oleh praktik manipulatif di rantai pasok. Ia menyebut adanya pihak-pihak di tengah distribusi yang memainkan harga demi keuntungan pribadi.

“Ada pemahaman yang keliru bahwa ini murni mekanisme pasar. Padahal, ada middle man yang tidak mencintai merah putih. Mereka yang memainkan harga di tengah rantai pasok,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi serupa pernah terjadi pada kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, meski Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia.

“Produksi beras kita tahun ini menurut FAO dan BPS justru tinggi, jadi tidak ada alasan logis harga naik tanpa permainan,” imbuhnya.

Amran menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang terbukti mempermainkan komoditas pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Sudah ada tersangka, pupuk puluhan orang, beras 41 orang. Ini tidak main-main. Kita tindak langsung. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup rakyat,” tegasnya.
“Pangan bermasalah, negara ikut bermasalah. Itu pesan Bapak Presiden,” tambahnya.

Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, jumlah daerah yang memiliki harga beras premium sesuai HET meningkat dari 98 kabupaten/kota pada awal September menjadi 114 kabupaten/kota pada minggu ketiga Oktober, naik 16,32 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium. Jumlah daerah dengan harga sesuai HET naik dari 252 kabupaten/kota menjadi 290 kabupaten/kota, atau meningkat 15,07 persen dalam periode yang sama.