TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman.

Berbagai langkah pengamanan dilakukan, mulai dari penguatan distribusi, pengawasan harga, hingga sinergi lintas kementerian/lembaga bersama aparat penegak hukum.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengapresiasi peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Menurutnya, keberadaan Satgas Pengendalian Harga Beras berdampak signifikan terhadap penurunan harga di sejumlah wilayah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, khususnya Satgas Pengendalian Harga Beras. Sejak Satgas ini berjalan, harga beras medium dan premium di zona 1 dan 2 mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan sudah berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Maino dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (22/12).

Namun demikian, Maino mengakui bahwa kondisi di zona 3, khususnya wilayah Maluku dan Papua, masih menunjukkan harga beras yang relatif tinggi meski cenderung stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapanas bersama Kementerian Pertanian telah mengambil langkah konkret guna memperkuat pasokan di kawasan timur Indonesia.

“Dua minggu lalu, Kepala Badan Pangan sekaligus Menteri Pertanian telah meluncurkan penyaluran beras di wilayah Papua. Kami juga menyewa gudang-gudang filial di seluruh kabupaten di Papua yang belum memiliki gudang Bulog. Harapannya, suplai beras di wilayah ini bisa meningkat,” jelasnya.

Maino menegaskan, pengamanan pasokan pangan menjadi perhatian utama pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dengan ketersediaan yang cukup, seluruh pelaku usaha pangan diharapkan dapat menjaga harga tetap sesuai HET maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

“Prinsipnya, kalau pasokan cukup, maka harga harus bisa dijaga. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga meminta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk aktif melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran harga.

 “Apabila ada hal-hal di luar kewajaran, silakan dilaporkan kepada Pak Menteri Pertanian, Pak Amran,” imbuh Maino.

Dalam upaya stabilisasi harga komoditas lain, Bapanas menyambut baik rencana Kementerian Perdagangan yang akan mengalokasikan 35 persen distribusi Minyak Kita melalui BUMN, seperti Bulog dan ID Food, mulai tahun depan. Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan Minyak Kita dijual sesuai HET di pasaran.

“Mudah-mudahan dengan alokasi tersebut, Minyak Kita bisa kita pastikan dijual maksimal sesuai HET,” katanya.

Dari sisi distribusi, Bapanas juga memberikan dukungan pembiayaan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), khususnya dari daerah surplus ke wilayah defisit. Hingga saat ini, lebih dari seribu ton pangan telah didistribusikan, dengan mayoritas berupa komoditas beras.

Sementara itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan di berbagai daerah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Program ini telah dilaksanakan oleh dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11.831 kali hingga saat ini.

Untuk program stabilisasi beras, realisasi penyaluran beras SPHP dan Bantuan Pangan telah mencapai 749 ribu ton dari target 1,5 juta ton. Adapun Bantuan Pangan periode November–Desember tercatat telah tersalurkan sebesar 84,43 persen.