TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepastian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/12).

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kelik Budiana, mengungkapkan bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, sejumlah komoditas strategis berada dalam kondisi surplus hingga akhir 2025. Komoditas tersebut meliputi beras, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

“Dengan kondisi surplus ini, kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Tahun Baru 2026 dapat dipenuhi tanpa tambahan pasokan impor,” ujar Kelik.

Ia menjelaskan, ketersediaan beras nasional masih berada di atas kebutuhan hingga akhir tahun, ditopang oleh produksi yang berlangsung sepanjang 2025 serta tidak adanya impor beras konsumsi. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas perunggasan, di mana produksi telur dan daging ayam ras diperkirakan melampaui kebutuhan nasional.

Stabilnya pasokan beras turut memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi. Jika pada Desember tahun lalu beras sempat menjadi pemicu inflasi, hingga November 2025 justru menjadi komoditas penahan laju inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras mengalami deflasi bulanan dan memberikan andil deflasi pada November 2025.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa secara kumulatif inflasi beras sepanjang tahun berjalan hingga 30 November 2025 tercatat sebesar 3,46 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pangan nasional, yakni 3,5 hingga 5 persen.

“Inflasi beras dari 1 Januari sampai 30 November 2025 sebesar 3,46 persen. Ini menunjukkan tekanan harga masih terkendali,” jelas Sonny.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga antarwilayah, Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengintensifkan intervensi distribusi pangan, khususnya beras dan minyak goreng. Intervensi difokuskan pada wilayah dengan potensi disparitas harga, seperti zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua.

Sementara itu, pada komoditas cabai, Bapanas mendorong penguatan kemitraan antara petani, asosiasi, dan offtaker.

Kolaborasi dengan pihak seperti Rumah Tani Nusantara dan pedagang Pasar Induk Kramat Jati diharapkan mampu memperlancar distribusi cabai dari sentra produksi ke daerah konsumsi dengan mekanisme harga yang menguntungkan petani dan tetap terjangkau bagi konsumen.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan perkembangan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah melalui Bapanas telah menyalurkan bantuan pangan berupa sekitar 57 ribu ton beras Cadangan Pangan Pemerintah serta 6,86 juta liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui posko distribusi dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pasokan. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk menjangkau wilayah terisolir serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan kerja sama lintas sektor dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Bapanas akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, intervensi pasar, hingga penguatan data dan informasi.

“Menjelang Tahun Baru 2026, masyarakat tidak perlu khawatir. Stok pangan nasional dalam kondisi aman. Tugas kami memastikan distribusi lancar dan harga tetap stabil melalui koordinasi erat dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha,” tegas Amran.