TABLOIDSINARTANI.COM, Karawang---Setelah hampir 40 an tahun berlalu atau tahun 1984, Indonesia kembali ke puncak pencapaian dalam produksi beras. Tepatnya di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan swasembada pangan nasional tahun 2025. 

Menengok ke belakang, Indonesia pernah mencapai puncak kejayaan pangan pada 1984. Saat itu cadangan beras sebesar 2 juta ton, sehingga Indonesia dinobatkan sebagai negara yang berhasil swasembada beras.

Atas capaian tersebut, pada 1985 Presiden Soeharto diundang berpidato di Roma oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan menerima penghargaan internasional. Bahkan Indonesia menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara Afrika, sehingga menempatkan Indonesia sebagai simbol kemandirian pangan dan solidaritas global.

Kini, lebih dari empat dekade berselang, sejarah kejayaan itu kembali terulang. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) amatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan.

Keberhasilan swasembada turut membawa dampak signifikan terhadap pasar dunia. Penghentian impor beras oleh Indonesia menekan permintaan internasional dan mendorong harga beras dunia turun tajam dari sekitar 660 dollar AS per metrik ton menjadi 368 dollar AS per metrik ton, atau turun 44,2 persen.

Pendongkrak Produksi

Di balik pencapaian swasembada pangan tersebut, ternyata political will sangat berpengaruh. Terlihat dari kebijakan dan regulasi yang pemerintah terbitkan. Melalui intensifikasi, pemerintah memperkuat benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alsintan. Sementara dari sisi ekstensifikasi pemerintah mempercepat cetak sawah baru di Kalimantan dan Papua.

Khusus penyaluran pupuk bersubsidi, terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Pupuk Subsidi dan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanan Perpres. Dua regulasi ini menjadi terobosan penting melalui penyederhanaan 145 regulasi dan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Penyaluran pupuk subsidi juga dipangkas, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi bisa menjadi penyaluran pupuk subsidi. Petani juga bisa menebus pupuk subsidi dengan modal KTP. Dengan catatan NIK KTP petani sudah terdata dalam e-RDKK penyaluran pupuk subsidi.

Keberhasilan swasembada pangan juga diperkuat kebijakan agresif penyerapan gabah petani. Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 24 tahun 2025,  pemerintah menetapkan satu harga yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg.

Perum BULOG kemudian ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality. Kebijakan tersebut mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Data Perum Bulog hingga 31 Desember 2025, pengadaan beras tercatat sebesar 3.191.969 ton setara beras. Jumlah tersebut berasal dari penyerapan 4.537.490 ton Gabah Kering Panen (GKP), 6.863 ton Gabah Kering Giling (GKG), serta 765.504 ton beras.

Dengan pencapaian pengadaan tersebut, cadangan beras pemerintah hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 3.258.472 ton. Stok akhir tahun 2025 tersebut menurut Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, akan menjadi stok awal tahun 2026. Jumlah tersebut juga menjadi tertinggi dalam sejarah berdirinya Bulog. 

“Jadi stok awal Bulog tahun ini (Tahun 2026,red) sebanyak 3,258 juta ton. Ini menjadi stok tertinggi awal tahun sejak 1968. Keberhasilan ini berkat kerjasama semua pihak, termasuk media massa. Pencapaian ini berkat kerjasama pentahelik berbagai pihak,” kata Ahmad Rizal.

Presiden juga menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemelihaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan, sepanjang tahun 2025 pemerintah terus melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian secara masif dan terintegrasi.

“Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi yang sekitar 60 persen kondisinya kurang optimal dalam menyediakan air bagi persawahan,” kata Hermanto.

Dari target tahap pertama seluas 280.880 ha, pemerintah merealisasikan sebesar 99,93 persen. Untuk tahap kedua ditargetkan sebesar 225.775 ha dengan capaian meliputi 83,46 persen pada jaringan irigasi utama; 98,66 persen pada jaringan irigasi tersier; dan 92,25 persen pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah (JIAT).

Pada tahap ketiga, dari target luasan 146.503 ha terealisasi pelaksanaan jaringan irigasi utama sebesar 67,67 persen. Sedangkan realisasi pelaksanaan jaringan irigasi tersier mencapai 87,57 persen. Untuk pembangunan dan rehab JIAT mencapai 93,91 persen.

Di balik kebijakan yang pemerintah buat. Faktor iklim yang cukup bersahabat selama tahun 2025 juga sangat mendukung petani tetap turun ke sawah menanam padi. Meski beberapa wilayah terkena bencana karena hujan yang terus mengguyur, tapi di sisi lain keberadaan air sepanjang tahun membuat petani yang berada di lahan tadah hujan bisa memanfaatkan air untuk kembali tanam.

Capaian swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Survei BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 tercatat sebesar 125,35 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan November 2025 sebesar 123,26. Capaian ini menegaskan semakin membaiknya kesejahteraan rumah tangga pertanian di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menjelaskan kenaikan NTP menunjukkan posisi tawar petani semakin menguat dan usaha pertanian semakin menguntungkan. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,08 persen lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 1,02 persen.

“Atas nama petani Indonesia, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden. Harga gabah naik, harga pupuk turun, ketersediaan pupuk banyak. Sekali lagi, swasembada ini kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan Presiden dan seluruh petani Indonesia,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.