TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Meski Indonesia sudah swasembada, Bapanas siap pastikan harga beras tetap stabil sepanjang 2026 dengan strategi cermat dan pengawasan ketat di seluruh pasar.

Meskipun Indonesia telah mencapai swasembada beras, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama sepanjang 2026. Pemerintah menyusun berbagai langkah nyata mulai dari penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, hingga pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara lebih terintegrasi.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, mengatakan, pemantauan harga yang akurat menjadi kunci agar kebijakan intervensi bisa tepat sasaran. “Kami perkuat pemantauan melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, termasuk beras lokal dan beras medium non-SPHP, agar kebijakan semakin presisi dan responsif terhadap dinamika pasar,” ujar Rinna di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Langkah ini tidak hanya berhenti pada pemantauan. Intervensi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap dijalankan. Sepanjang 2025, penyaluran SPHP beras mencapai 802,9 ribu ton dan program ini akan berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Intervensi serupa juga diterapkan pada komoditas lain, seperti jagung. Tahun ini, Bapanas menargetkan distribusi SPHP jagung mencapai 500 ribu ton, guna mendukung peternak layer mandiri sekaligus menjaga ekosistem pasokan pangan tetap stabil.

Selain intervensi pasar, pemerintah juga memperkuat perlindungan daya beli masyarakat melalui program bantuan pangan. Pada 2025, lebih dari 18 juta keluarga telah menerima bantuan beras dan minyak goreng, dan program ini kembali dilanjutkan pada 2026. Rinna menekankan, bantuan pangan tidak hanya menstabilkan harga di pasar, tetapi juga membantu masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya, terutama menjelang Ramadan dan masa-masa panen rendah.

Distribusi pangan antarwilayah juga menjadi fokus Bapanas. Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), beras dan komoditas strategis dari daerah surplus dikirim ke daerah yang mengalami defisit. Sepanjang 2025, FDP berhasil menyalurkan lebih dari 1.064 ton komoditas, didominasi beras, cabai, dan produk hortikultura. Tahun ini, cakupan distribusi dipastikan semakin luas untuk menjangkau seluruh provinsi yang membutuhkan.

Di tingkat konsumen, stabilisasi harga diperkuat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang 2025, kegiatan GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali dan direncanakan menjangkau 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota pada 2026. Akses pangan masyarakat juga diperluas melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di seluruh Indonesia. Skema ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras dan pangan strategis dengan harga terjangkau, terutama di daerah terpencil.

Pengawasan harga beras turut diperketat melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan. Satgas ini melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pasar tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga yang merugikan konsumen.

Rinna menegaskan, “Semua instrumen ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses pangan yang aman dan terjangkau sepanjang tahun 2026.”

Dengan langkah-langkah tersebut, Bapanas berharap meskipun Indonesia telah swasembada, masyarakat tidak akan lagi menghadapi lonjakan harga beras mendadak. Pemerintah menekankan bahwa stabilitas pangan bukan sekadar angka produksi, tetapi bagaimana pasokan dapat terus merata dan harga tetap terkendali, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya