TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pengumuman swasembada pangan yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1) mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Namun satu benang merah yang perlu pemerintah catat, bahwa swasembada pangan harus berkelanjutan bukan sesaat.

Program swasembada beras yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mendapat respons dari dari Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor. Ia menilai target swasembada kali ini lebih realistis karena disertai perhitungan dan strategi yang jelas.

Menurut Yadi, pemerintah sebelumnya menargetkan waktu empat tahun untuk mencapai swasembada beras. Namun, dengan berbagai langkah konkret yang kini dilakukan, ia optimistis target tersebut bisa dipercepat menjadi hanya satu tahun. Kuncinya ada pada optimasi lahan.

Optimisme tersebut, lanjut Yadi, didukung berbagai faktor penunjang. Mulai dari ketersediaan pupuk yang semakin baik, penggunaan benih unggul, hingga kesiapan sarana dan prasarana pertanian. 

“Produksi beras nasional pada tahun depan akan semakin baik, dengan catatan faktor iklim perlu diantisipasi secara serius. Perubahan cuaca ekstrem dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan matang,” katanya mengingatkan.

Agar swasembada beras tidak hanya tercapai tetapi juga berkelanjutan, Yadi menekankan pentingnya menjaga semangat petani. Salah satu kuncinya adalah menjaga bahkan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. “Semangat petani tidak boleh kendor. HPP harus dijaga seperti sekarang, bahkan kalau bisa dinaikkan agar petani semakin termotivasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya perbaikan irigasi tersier. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi padi. Penggunaan benih berkualitas juga harus menjadi perhatian, agar hasil panen lebih optimal. Tak kalah penting, Yadi mendorong peran aktif penyuluh pertanian untuk mendampingi petani di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak karena mereka yang paling dekat dengan petani. Pendampingan harus terus digerakkan,” tegasnya. Di sisi lain Yadi berharap, program swasembada beras ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan memaksimalkan seluruh elemen yang ada, Yadi optimistis swasembada beras dapat terjaga secara konsisten dalam jangka panjang. Namun ia memberikan catatan, kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Meski memberikan apresiasi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon Furqon mengingatkan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada perayaan seremonial dan angka statistik. Menurutnya, ukuran keberhasilan sejati terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

“Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar agenda swasembada ke depan tidak dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan agraria, mengingat krisis ekologis justru dapat menjadi ancaman baru bagi ketahanan pangan jangka panjang.

“Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” tutur Furqon.

Perubahan tata kelola pangan menjadi penting agar swasembada pangan berkelanjutan. Baca halaman selanjutnya.