TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Bulog bakal jadi badan khusus langsung di bawah Presiden Prabowo. Tapi, apa sebenarnya yang akan mereka kuasai dan bagaimana dampaknya ke harga sembako?

Pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar-besaran terhadap Perum Bulog, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan khusus yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Bukan sekadar pergantian nama, perubahan ini bisa berarti reformasi besar buat cara Indonesia mengatur pasokan pangan dan stabilitas harga sembako yang menyentuh kehidupan jutaan orang.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, saat ini Bulog berstatus sebagai BUMN yang tugas utamanya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras dan jagung, termasuk lewat program yang disebut SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Misalnya, pada Juli–Desember 2025, Bulog menyalurkan lebih dari 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga pasokan dan menahan lonjakan harga di pasar.

Namun, rencana revisi Undang Undang Pangan sedang digodok di DPR, membuka jalan bagi Bulog berubah menjadi badan otonom setingkat lembaga negara yang langsung di bawah Presiden, bukan lagi BUMN. Dengan status baru ini, Bulog diproyeksikan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibanding saat ini.

Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa lembaga baru itu nantinya bisa mengendalikan distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako), bukan hanya beras dan jagung, tapi juga minyak goreng, gula, telur, susu, dan kedelai.

Saat ini, revisi Undang Undang Pangan yang menjadi landasan transformasi Bulog masih dibahas di DPR, khususnya di Komisi IV, dengan target pemerintah agar perubahan ini mulai berlaku pada 2026.

Kalau semua berjalan mulus, ini bukan sekadar pergantian status kelembagaan Bulog akan berevolusi dari BUMN yang fokus pada laba menjadi lembaga negara di bawah Presiden, dengan otoritas penuh untuk menjaga pasokan pangan seluruh rakyat.

Langkah ini bisa dibilang salah satu terobosan terbesar dalam sejarah kebijakan pangan Indonesia, membuka babak baru di mana ketahanan pangan bukan hanya jargon, tapi prioritas nyata yang siap dirasakan di setiap meja makan rakyat Indonesia.

Peran Strategis

Pasca transformasi, Bulog diproyeksikan akan memegang peran yang lebih strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan pasokan sembako penting tetap aman dan tersedia di seluruh negeri.

Ini mencakup komoditas seperti beras, jagung, minyak, gula, telur, dan susu, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Dengan peran ini, Bulog tidak hanya mengatur aliran pasokan dari hulu ke hilir, tetapi juga menyerap produksi dari petani serta menjaga cadangan nasional agar stabil dan cukup menghadapi fluktuasi produksi maupun permintaan.

Selain itu, transformasi Bulog menjadi badan khusus diharapkan meningkatkan fokus pada stabilitas harga pangan. Selama ini, sebagai BUMN, Bulog harus memperhatikan target keuntungan, meskipun mendapat margin kompensasi sekitar tujuh persen untuk menjalankan tugas negara.

Dengan status badan khusus, tekanan untuk menghasilkan laba berkurang, sehingga fokus bisa lebih diarahkan pada kepentingan publik dan menjaga harga pangan agar tetap stabil di pasar, termasuk menghadapi musim panen atau lonjakan permintaan.

Peran Bulog juga akan diperluas dalam hal ketersediaan dan distribusi nasional. Penguatan sistem logistik pangan menjadi salah satu prioritas, termasuk pembangunan dan optimalisasi gudang-gudang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah sebelumnya telah mempercepat pembangunan seratus gudang Bulog untuk memperkuat jaringan distribusi dan mendukung serapan hasil panen petani. Langkah ini diyakini mampu mendorong peningkatan produksi pangan domestik sekaligus menjaga pasokan tetap merata hingga pelosok negeri.

Penyerapan produksi dalam negeri menjadi salah satu strategi penting Bulog. Sebagai contoh, pada awal 2026, Bulog berhasil mengelola stok beras hingga 3,3 juta ton sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan nasional.

Mekanisme ini tidak hanya membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan produksi tanpa khawatir hasil panennya tidak terserap.

Transformasi ini juga menyasar integrasi antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Rencana peleburan ini akan membawa dua deputi Bapanas masuk ke struktur Bulog yang baru, sementara satu deputi kembali ke Kementerian Pertanian.

Integrasi ini dimaksudkan agar fungsi produksi dan distribusi pangan dapat dikelola dalam satu lembaga, sehingga tata kelola pangan lebih terpadu dan efisien, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi ke konsumen.

Dengan begitu, Bulog diharapkan mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi pengawal harga dan ketersediaan pangan strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dampak Sistem Pangan

Perubahan status Bulog bukan sekadar soal kelembagaan atau formalitas administratif. Kalau transformasi ini berjalan sesuai rencana, dampaknya bisa langsung terasa di lapangan.

Salah satunya adalah harga pangan yang lebih stabil di seluruh daerah, karena Bulog akan mampu menerapkan kebijakan pasokan yang lebih terintegrasi, mengatur aliran barang dari sentra produksi ke konsumen dengan lebih tepat, sehingga gejolak harga akibat panen berlebih atau kekurangan pasokan bisa diminimalkan.

Selain itu, kedaulatan pangan diperkirakan meningkat. Dengan penyerapan produksi lokal yang lebih kuat, Bulog bisa mengurangi ketergantungan pada impor untuk komoditas strategis seperti jagung, memberi ruang bagi petani dalam negeri untuk tumbuh dan berproduksi lebih optimal.

Strategi ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam penyediaan pangan pokok.

Tak kalah penting, integrasi fungsi regulator dan operator dalam satu lembaga memungkinkan respon yang lebih cepat saat terjadi krisis pasokan.

Bila ada gangguan produksi atau bencana alam yang mempengaruhi hasil panen, Bulog dapat segera mengambil langkah mitigasi, mulai dari penyaluran cadangan hingga redistribusi logistik, sehingga risiko kekurangan pangan bisa ditekan dan stabilitas sosial pun terjaga.

Transformasi ini menempatkan Bulog bukan sekadar sebagai pengelola stok, tetapi sebagai garda depan ketahanan pangan nasional yang adaptif dan responsif.