TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta — Pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan pokok agar tetap berada dalam batas wajar, mulai dari tingkat produsen hingga konsumen. Upaya ini dilakukan untuk memastikan inflasi pangan tetap terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan pangan harus didasarkan pada data yang akurat. Ia merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam memantau perkembangan harga pangan nasional.

Menurut Amran, inflasi pangan menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen pada bulan ini. Ia mengingatkan agar penilaian kondisi harga tidak hanya berdasarkan fenomena di satu daerah, melainkan harus melihat data secara nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, periode pasca-Idulfitri biasanya diikuti dengan penurunan harga pangan. Pada 2024, inflasi pangan Maret sebesar 2,16 persen berubah menjadi deflasi 0,31 persen pada April. Sementara pada 2025, inflasi 1,96 persen di Maret juga berbalik menjadi deflasi tipis 0,04 persen di bulan berikutnya.

Namun pada 2026, tren tersebut berubah. Inflasi pangan tetap berada pada level positif dan stabil di angka 1,58 persen, turun dari 2,50 persen pada bulan sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan pasokan yang terjaga, harga yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang tetap kuat.

Pemerintah juga memastikan ketahanan pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi aman. Amran menyebut stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 4,6 juta ton, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ia juga menegaskan bahwa selama dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras dalam negeri berada dalam kondisi mencukupi.

Data menunjukkan inflasi beras secara bulanan tetap terkendali. Sejak Juni 2024, inflasi beras tidak pernah melampaui 2 persen. Pada Maret 2026, inflasi beras tercatat sebesar 0,65 persen, sedikit meningkat dibandingkan Februari yang berada di angka 0,43 persen.

Secara tahunan, inflasi beras pada Maret 2026 berada di level 3,71 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sempat mencapai 20,07 persen, serta lebih rendah dari puncak inflasi beras tahun 2025 yang mencapai 4,24 persen pada Agustus.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menjalankan berbagai program, mulai dari bantuan pangan hingga pembangunan infrastruktur. Program tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pembangunan gudang di daerah yang kekurangan produksi beras seperti NTT, NTB, dan Ambon. Pembangunan ini telah mendapat persetujuan anggaran sebesar Rp5 triliun dari Presiden.

Hingga 7 April 2026, penyaluran bantuan pangan telah mencapai 36,4 juta kilogram beras dan 125,7 liter minyak goreng. Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret tercatat sebesar 82,2 ribu ton.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menyatakan bahwa stok pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman, terutama untuk komoditas beras. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap berbagai risiko global.

Ia menyoroti potensi dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi di Selat Hormuz, serta ancaman perubahan iklim seperti El Nino yang dapat memicu kemarau panjang.

Menurutnya, pemerintah perlu segera memperkuat langkah mitigasi agar dampak dari faktor global tersebut tidak mengganggu produksi dan distribusi pangan nasional. Komisi IV DPR RI juga mendorong Bapanas untuk memperkuat sistem stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta mengelola Cadangan Pangan Pemerintah secara adaptif.