TABLOIDSINARTANI.COM, Cillacap ---  Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui jaminan penyerapan hasil panen atau offtake.

Kebijakan ini ditujukan untuk memutus praktik tengkulak ylang selama ini kerap menekan harga jual hasil pertanian.

Dalam kunjungannya ke Cilacap pada 29 April 2026, Presiden menyampaikan bahwa petani Indonesia sudah terlalu lama berada dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Ia menilai, dominasi pihak-pihak tertentu dalam rantai distribusi pangan telah merugikan petani.

“Panennya tidak diserap, tengkulak datang, petani dipaksa menjual murah. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan jika kita ingin rakyat sejahtera,” ujar Prabowo.

Ia memastikan, ke depan hampir seluruh petani dan nelayan akan memiliki jaminan pasar. Berapa pun hasil produksi mereka, negara akan hadir untuk menyerapnya melalui sistem yang lebih terstruktur.

Perbaikan sistem rantai pasok pangan ini mulai menunjukkan dampak positif. Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa NTP Indonesia saat ini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, NTP tercatat berada di level 125,35—tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1992. Menurut Amran, capaian ini menunjukkan peningkatan produksi sekaligus pendapatan petani.

“Ini menandakan kesejahteraan petani meningkat. Daya beli mereka juga ikut naik,” jelasnya saat berada di Karawang.

Tidak hanya NTP secara umum, sejumlah indikator lain juga menunjukkan tren positif:

NTP Tanpa Perikanan stabil di atas 120 sejak pertengahan 2024, bahkan mencapai 126,11 pada Desember 2025 dan Februari 2026.

NTP Tanaman Pangan tetap di atas 100 sejak Oktober 2022, dengan posisi terbaru 111,81 pada Maret 2026.

Indeks harga yang diterima petani padi terus meningkat, mencapai 144,52 pada Maret 2026—lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan harga jual hasil pertanian yang semakin menguntungkan bagi petani.

Sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dijalankan oleh Perum Bulog untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak.

Hingga 30 April 2026, stok beras nasional yang dikelola Bulog telah mencapai 5,1 juta ton. Sementara itu, realisasi penyerapan dari produksi dalam negeri tercatat sebesar 2,47 juta ton—naik hampir 39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Amran menegaskan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan untuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang nilainya mencapai sekitar Rp55–60 triliun.

Pemerintah juga terus menambah dukungan pendanaan guna memperkuat serapan hasil panen. Tambahan anggaran sekitar Rp10 triliun telah dikucurkan untuk mendukung peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Ini bukan hanya kerja satu kementerian, tetapi kerja bersama seluruh elemen bangsa,” kata Amran.