TABLOIDSINAR TANI.COM,  Jakarta -- Pakar menilai program cetak sawah di Papua perlu diimbangi percepatan hilirisasi pangan lokal seperti sagu, ubi, jagung, dan hanjeli agar memberi nilai tambah ekonomi.

Program cetak sawah yang terus digenjot pemerintah di Papua dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, pengembangan sektor pertanian di wilayah timur Indonesia itu dinilai belum cukup jika tidak diikuti percepatan hilirisasi pangan lokal yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan pemerintah perlu memperluas fokus pembangunan pertanian di Papua, tidak hanya pada pembukaan lahan sawah, tetapi juga pengembangan komoditas pangan lokal yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

"Pengembangan pertanian di Papua sebaiknya tidak hanya berfokus pada sawah. Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, ubi, hingga hanjeli beserta industri pengolahannya," kata Eliza.

Menurutnya, komoditas pangan lokal memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan memaksakan pola budidaya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik wilayah Papua. Selain lebih adaptif terhadap kondisi agroekologi dan perubahan iklim, pangan lokal juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui hilirisasi.

Eliza menilai pengembangan industri pengolahan pangan berbasis komoditas lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem agribisnis yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat budidaya semata.

Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pengembangan kawasan pangan di Papua sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga 2026 pemerintah telah merealisasikan program cetak sawah seluas 83.030 hektare dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua Selatan kini menjadi pusat pengembangan kawasan pangan terbesar di Indonesia dengan luas pengembangan yang mendekati 100.000 hektare.

Selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga memastikan masyarakat tetap memiliki hak atas lahan yang dikembangkan melalui program tersebut.

"Lahan hasil program cetak sawah tetap menjadi milik masyarakat," ujar Amran.

Menurut Eliza, kepastian status kepemilikan lahan merupakan kebijakan yang tepat karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus meminimalkan potensi konflik agraria di masa mendatang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya diukur dari luas lahan yang dicetak atau jumlah produksi padi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya industri hilir yang mampu menyerap hasil panen masyarakat sehingga tercipta rantai nilai yang berkelanjutan.

Penguatan hilirisasi dinilai menjadi kunci agar komoditas khas Papua, terutama sagu sebagai pangan asli masyarakat, mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional melalui berbagai produk olahan bernilai ekonomi tinggi.

Selain itu, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal juga dinilai sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim.

Dengan kombinasi antara program cetak sawah, optimalisasi lahan, kepastian hak atas tanah, serta percepatan hilirisasi pangan lokal, pembangunan sektor pertanian di Papua diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.