TABLOIDSINARTANI.COM, Batam---Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Kepulauan Riau menyambut positif kebijakan strategis Perum Bulog yang menggandeng Perpadi dalam pengolahan sekitar 2 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi beras medium dan premium dengan merek Beras Kita.

Program tersebut dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan kualitas beras yang beredar di masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Seperti diketahui, penugasan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi bersama Ketua Umum Perpadi dan seluruh Ketua DPD Perpadi se-Indonesia di Jakarta. Pertemuan itu membahas langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah agar memiliki nilai tambah sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap beras berkualitas.

Ketua DPD Perpadi Kepulauan Riau, Syamsul, S.H mengatakan, keterlibatan Perpadi dalam pengolahan CBP menjadi beras komersial merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku usaha penggilingan padi nasional. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, Bulog, dan Perpadi dalam menjaga keseimbangan rantai pasok beras dari hulu hingga hilir.

"Program ini merupakan langkah yang sangat tepat. Selain menjaga kualitas dan ketersediaan beras di pasar, kebijakan ini juga memberikan kepastian bagi petani, pengusaha penggilingan padi, serta masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, stabilitas harga gabah dan beras dapat terus terjaga," ujar Syamsul, di Batam, Rabu (15/7).

Ia menjelaskan, selama ini fluktuasi harga gabah dan beras menjadi tantangan yang dihadapi berbagai pihak, baik petani maupun pelaku usaha. Melalui pengolahan CBP menjadi beras medium dan premium, pemerintah dinilai memiliki instrumen yang lebih efektif dalam mengendalikan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pengolahan CBP menjadi produk komersial bermerek Beras Kita diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas beras yang dipasarkan pemerintah. Dengan proses pengolahan yang melibatkan penggilingan padi anggota Perpadi, kualitas beras dapat lebih terjaga sesuai standar yang ditetapkan.

Dukung Penuh

Syamsul menegaskan, DPD Perpadi Kepri siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi ke seluruh wilayah Kepulauan Riau. Apalagi karakteristik geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan sistem distribusi pangan yang efektif agar pasokan tetap tersedia secara merata.

"Kepri memiliki tantangan tersendiri karena terdiri dari banyak pulau. Distribusi pangan harus dilakukan secara tepat agar masyarakat di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau terluar tetap memperoleh akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang stabil. Perpadi siap bersinergi dengan Bulog untuk mewujudkan hal tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Perpadi dalam rantai distribusi juga diharapkan mampu mempercepat penyaluran beras pemerintah ke masyarakat. Dengan jaringan penggilingan padi yang tersebar di berbagai daerah, proses pengolahan dan distribusi dapat dilakukan lebih efisien sehingga stok beras tetap terjaga.

Syamsul yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai kebijakan tersebut memiliki dampak strategis terhadap sektor pertanian nasional. Program ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi CBP, tapi juga menciptakan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Menurutnya, jika stok beras pemerintah dapat dikelola secara optimal melalui kerja sama dengan Perpadi, maka stabilitas harga gabah di tingkat petani akan lebih terjamin. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan semangat petani untuk terus meningkatkan produksi padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan.

Namun demikian, Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi beras di daerah perbatasan, termasuk di Kepulauan Riau. Karenanya, sinergi Bulog dan Perpadi dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi masuknya beras impor ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani dalam negeri.

"Kami berharap distribusi beras pemerintah yang semakin baik dapat mempersempit ruang bagi peredaran beras ilegal. Dengan pasokan yang cukup dan harga yang terkendali, masyarakat akan lebih mudah memperoleh beras berkualitas, sementara petani tetap mendapatkan harga yang layak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syamsul optimistis kolaborasi antara Bulog dan Perpadi akan memberikan manfaat besar bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha penggilingan padi, distributor, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir. Kerja sama tersebut menjadi bukti pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi profesi untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia berharap program pengolahan CBP menjadi Beras Kita dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi model kerja sama yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok pangan nasional. Dengan dukungan seluruh pihak, pemerintah diyakini dapat menjaga ketersediaan beras dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan dengan harga yang tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia.

"Perpadi Kepri siap menjadi bagian dari keberhasilan program ini. Kami mendukung penuh langkah pemerintah melalui Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga, serta memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata," tutup Syamsul.`