TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Kepala BGN Sudaryono menegaskan daerah dengan angka stunting tinggi harus menjadi prioritas Program Makan Bergizi Gratis agar bantuan gizi tepat sasaran dan berdampak nyata.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan daerah dengan angka stunting tinggi harus menjadi prioritas dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi benar-benar tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan stunting sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak akan lagi membangun atau mengaktifkan SPPG secara merata, melainkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. 

Wilayah dengan tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi akan menjadi fokus utama pengembangan dapur MBG.

"Bagi daerah yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kami lihat apakah sudah ada dapur MBG atau belum. Kalau sudah ada, segera diaktifkan. Kalau belum, menjadi prioritas pembangunan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota berkategori tinggi, serta 92 kabupaten/kota dengan tingkat stunting sangat tinggi. 

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan SPPG.

Sudaryono mengungkapkan, tantangan pemenuhan gizi di Indonesia masih sangat besar. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 40 persen penduduk pada kelompok ekonomi terbawah masih mengalami kekurangan asupan kalori dan protein.

Akibatnya, diperkirakan sekitar 116 juta penduduk masih berada dalam kondisi kurang makan atau konsumsi energinya belum mampu memenuhi kebutuhan aktivitas harian. 

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka stunting di berbagai daerah.

Bagi sektor pertanian, kebijakan ini membuka peluang semakin besarnya kebutuhan pasokan bahan pangan bergizi dari petani lokal. 

Program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi stunting, tetapi juga berpotensi memperkuat rantai pasok pangan nasional melalui pemanfaatan hasil pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan dari daerah.

Sudaryono menegaskan, ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program. 

Karena itu, pemerintah mengintegrasikan data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga kondisi gizi balita, anak sekolah, hingga ibu hamil dapat dipantau secara lebih akurat.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah seorang anak telah menerima MBG, status stuntingnya, hingga perkembangan kondisi kesehatannya setelah memperoleh intervensi gizi.

Selain itu, BGN bersama Kementerian Kesehatan juga akan memperkuat pemantauan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Evaluasi kesehatan dilakukan secara berkala untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghasilkan penyaluran makanan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

"Dengan begitu kita ingin memastikan output, outcome, hingga dampak program benar-benar terukur. Harapannya, anak yang sebelumnya stunting menjadi sehat, yang kekurangan gizi menjadi normal, sehingga kualitas generasi penerus bangsa semakin baik," kata Sudaryono.

Dari perspektif pembangunan pertanian, keberhasilan MBG juga menjadi peluang meningkatkan permintaan terhadap pangan bergizi yang diproduksi petani dalam negeri. 

Ketersediaan beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging, susu, hingga komoditas pangan lokal menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.