TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Sebelumnya, Bulog diperintahkan untuk menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar.

Amran menegaskan penguatan pasokan tersebut penting dilakukan menyusul keluhan mengenai sulitnya mendapatkan beras premium di sejumlah ritel. kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman.

Saat ini Bulog memiliki stok sebanyak 4,6 juta ton yang cukup untuk memperkuat pasokan ke pasar. Bahkan pemerintah juga telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton.

Menurutnya, penguatan pasokan ke ritel menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan beras tersedia di seluruh jalur distribusi. Namun stok yang besar harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke tingkat konsumen.

Jika penyaluran yang telah dilakukan Bulog belum cukup memenuhi kebutuhan ritel, Amran meminta volume tersebut ditingkatkan. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pangan secara bersamaan. Selain memperkuat pasokan beras ke ritel, pemerintah menggelar operasi pasar, menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima, serta menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton.

Amran optimistis penguatan pasokan dan distribusi tersebut dapat mendorong harga beras kembali terkendali. Menurutnya, ketersediaan stok yang besar harus dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat. “Pasti turun. Doakan. Pasti turun,” ujarnya.

Di sisi lain, Amran memastikan penyaluran beras pemerintah tetap berjalan. Program beras pemerintah yang telah direncanakan juga akan terus dilanjutkan karena stok nasional dinilai mencukupi.

Dengan stok beras pemerintah yang mencukupi, Amran menegaskan pemerintah memiliki ruang untuk terus memperkuat pasokan ke ritel sekaligus menjaga stabilitas harga.

Penyaluran beras akan ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara pengawasan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan konsumen terus dilakukan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang wajar.

Di tengah upaya memperkuat pasokan, pemerintah juga terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Amran menyebut terdapat 25 perusahaan yang telah dikirim untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas mulai dari moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum. “Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegas Amran.

Amran menekankan penindakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku. Pemerintah, kata dia, tidak akan membiarkan praktik yang merugikan masyarakat mengganggu tata kelola perberasan nasional.