Jumat, 13 Desember 2019


BPS Gunakan Cara Baru Hitung Produksi Pangan

23 Okt 2018, 16:29 WIBEditor : Yulianto

Petani sedang membersihkan lahannya dari gulma | Sumber Foto:Yulianto

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggunakan cara baru menghitung data produksi yakni metode kerangka sampel area (KSA). Metode itu untuk menghitung luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.

Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area merupakan inovasi yang dilakukan BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari LIPI, kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Selama ini menurutnya, BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Dari hasil KSA, Suhariyanto mengatakan, telah ada pembaruan informasi luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta ha. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 635 ribu ha.

Ini akan menjadi dasar penghitungan untuk mengestimasi angka produksi, dan saya simpulkan dengan luas bahan baku sawah 7,1 juta ha dan menggunakan metode KSA, luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta ha, ujarnya.

Dari hasil  panen tersebut, lanjutnya, produksi padi dalam bentuk GKG diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras. Sementara itu, angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kg/kapita/tahun atau setara dengan total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional.

“Dari perhitungan tersebut, Indonesia masih mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018,” katanya. Surplus tersebut tersebar di 14,1 juta rumah tangga produsen. Sekitar 47 persen stok tersebut ada di pinggilingan, ada stok di pedangan dan sebagainya.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berharap, adanya surplus beras ini bisa menjadi rujukan kuat. Apalagi metodenya telah disempurnakan BPS, sehingga seharusnya memang kita tak perlu impor beras lagi. “Yang menjadi tantangan adalah bagaimana distribusi surplus beras ini memang benar-benar bisa dinikmati rakyat,” katanya.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Muh. Saifullah menilai apa yang disampaikan BPS terkait produksi beras nasional akan mengakhiri polemik yang selama ini terus terjadi. “Apa yang diproyeksikan Kementerian Pertanian bahwa kita memang sedang mengalami surplus beras itu memang benar. Data dari BPS seharusnya menjadi acuan bersama semua institusi terkait untuk mengeluarkan kebijakan,” katanya. *

 

Reporter : kontributor
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018