Selasa, 21 Mei 2019


BKP Kementan Terbitkan FSVA untuk Rekomendasi Kerawanan Pangan

02 Nov 2018, 07:46 WIBEditor : GESHA

Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan menjadi informasi untuk rekomendasi ketahanan pangan daerah | Sumber Foto:ISTIMEWA

Rekomendasi Kebijakan Pangan bisa melihat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Adanya informasi yang tepat, pada akhirnya bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat pula. Untuk kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) menyajikan data melalui penerbitan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

"FSVA ini telah dimanfaatkan berbagai instansi untuk penentuan target intervensi program. Sedangkan BKP memanfaatkannya sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.

Adanya FSVA ini merupakan bentuk darj Penyediaan informasi yang  diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. 

Baca Juga : Kepala BKP Kementan Jelaskan Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia

Penuhi Ketahanan Pangan Sendiri lewat Pekarangan

Cara BKP Kementan Turunkan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. 

Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan

Menurut Agung, FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas, dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) Movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals). 

Kementerian Desa juga menggunakan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT).
Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memakai FSVA dalam menentukan lokasi Program Gizi Anak Sekolah.

Lembaga internasional seperti World Food Programme (WFP) memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi intervensi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua serta penentuan lokasi survey biaya pangan.

Di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahanan pangan. 

Indikator

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota.

FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari edisi-edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan.

Selain itu FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah.

Hasil sementara FSVA 2018 menunjukan sebanyak 81 kabupaten termasuk dalam katagori rentan terhadap rawan pangan yang terbagi atas 26 kabupaten (6,3persen ) yang menjadi Prioritas 1, sebanyak 21 kabupaten (5 persen) Prioritas 2 dan sebanyak 34 kabupaten (8,2 persen) Prioritas 3.

Indikator utama pada wilayah yang rentan tersebut adalah: (i) tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan; (ii) tingginya balita stunting, dan (iii) tingginya penduduk miskin.

"Hasil analisis FSVA dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk intervensi program peningkatan ketahanan pangan dengan melihat indikator utama yang dapat menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan," tutur Agung.

Melalui FSVA pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pangan yang ada diwilayah, sehingga masyarakat memiliki ketahanan pangan.

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018