Rabu, 12 Desember 2018


Pemerintah Optimis Bisa Menjaga Stok Beras di Tahun Politik

05 Des 2018, 16:10 WIBEditor : Gesha

Produksi beras akan terus melimpah sehingga rakyat tidak perlu khawatir ketersediaan beras di tahun 2019 | Sumber Foto:YULIANTORO BALIADI

Pasokan dari dan ke pasar beras masih lancar dan harga stabil

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Sebagai bahan pokok utama, ketersediaan beras menjadi patokan stabilisasi pangan di Indonesia. Pemerintah optimis bisa memenuhi kebutuhan pangan hingga pertengahan 2019 mendatang mengingat panen dan cadangan beras pemerintah (CBP) berada pada posisi aman secara kuantitas.

"Dari data BPS, kita mengalami surplus sampai akhir tahun sekitar 3,8 juta ton dimana perkiraan ketersediaan produksi beras hingga akhir 2018 mencapai 32 juta ton dan kebutuhan mencapai 29,572 juta ton. Ini menunjukkan bahwa tidak akan ada tanda-tanda kekurangan," beber Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi saat konferensi pers Stok dan Harga Pangan Jelang HKBN Natal dan Tahun Baru 2019 di Kantor BKP, Jakarta, Rabu (5/12).

Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), tercatat data stok harian hingga November mencapai 56.141 ton. Diperkirakan hingga akhir Desember ada pengeluaran sebanyak 2,5 ribu ton sehingga total stok hingga akhir Desember mencapai 53 ribu ton. Normalnya, stok harian PIBC mencapai 20-25 ribu ton.

Bahkan Agung memperkirakan beberapa daerah sentra akan panen di Januari-Maret dan Juni-Juli menjadi puncaknya panen sehingga menambah ketersediaan produksi beras di tahun 2019 mendatang. 

"Pasokan terus mengalir dari beberapa daerah, termasuk wilayah dari Jabodetabek Karpur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang dan Purwakarta)," tuturnya.

Ketersediaan tersebut juga didukung dengan keberadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang mencapai 2,2 juta ton hingga tanggal 30 November 2018. "Ini modal besar buat kita. Tidak hanya menghadapi Natal dan Tahun Baru tetapi juga memasuki tahun berikutnya," tegasnya.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa CBP aman jika berada di kisaran minimal 1,5 juta ton. "Jika dibawah itu, maka pemerintah gagal untuk mengintervensi pasar dalam mengendalikan harga," tuturnya.

CBP tersebut biasanya digunakan untuk bantuan darurat/korban bencana alam, pengendalian harga beras konsumsi/operasi pasar hingga kebutuhan Beras Sejahtera (Rastra). Namun hingga sekarang, pengeluaran CBP untuk OP baru mencapai 120 ribu ton per bulannya.

Peremajaan Stok

Lebih lanjut Agung mengatakan pihaknya bersama Bulog memiliki pola baru dalam pengelolaan CBP, yaitu peremajaan stok. "Dengan melepas sejumlah CBP, namun tetap memelihara volume yang dimiliki. Misalnya keluar 100 ton maka harus masuk (pasokan dari petani) sebanyak 100 ton juga," bebernya.

Diakui Agung, stok beras paling lama berada di gudang adalah 4 bulan. Karenanya beberapa waktu silam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Kebijakan Disposal Stok CBP melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 5/2018 yaitu Pengelolaan CBP untuk stabilisasi harga (ketersediaan pasokan, pelepasan stok dan keperluan lainnya diputuskan melalui rakor.

Sedangkan melalui Peraturan Pemerintah bidang Ketahanan Pangan dan Gizi (PP KPG 17/2015) dan Peraturan Menteri Pertanian melalui pengeloaan CBP 38/2018, mengatur CBP yang telah melampaui batas waktu simpan dan atau mengalami penurunan mutu bisa dilakukan pelepasan CBP melalui penjualan, pengadaan, penukaran dan hibah. Tentunya dengan tetap menjaga volume CBP.

"Bulog boleh menjual (sejumlah CBP) asalkan membeli lagi (dari petani) sejumlah yang sama. Kemudian selisih (harga pembelian dari petani dengan harga CBP yang dilepas Bulog)," tuturnya.

Agung mencontohkan Bulog membeli beras petani dengan harga Rp 8800 per kilogram kemudian diperintahkan untuk melakukan OP di harga Rp 8 ribu per kilogram. "Bulog akan menghitung berapa biaya simpannya dan lain-lain. Selisihnya itu yang akan diganti oleh pemerintah," tuturnya.

Agung menuturkan Bulog setiap tahunnya memiliki anggaran untuk CBP senilai Rp 2,5 Trilliun, jika dibelikan beras semua bisa mencapai 250 ribu ton.

Namun hingga sekarang, mekanisme tersebut masih dibahas di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud menyatakan penghitungan selisih harga beli oleh Bulog dikurangi dengan harga penjualan di tingkat konsumen akan menjadi skema baru untuk mengganti pasokan beras Bulog.

Musdhalifah menyebut pemanfaatan selisih dana tersebut bisa menjadikan perputaran uang di Bulog dan target capaian penyerapan beras lebih optimal. Sehingga, dana yang kembali ke tangan Bulog bisa dimanfaatkan untuk membeli beras kembali guna menjaga pasokan.

 

Reporter : Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018