Sabtu, 25 Mei 2019


Langkah Besar untuk Sejahterakan Petani Pangan tanpa Reforma Agraria?

03 Mar 2019, 08:19 WIB

Berapa luas lahan minimal agar usaha tani pangan impas | Sumber Foto:Ahmad Soim

Oleh Ahmad Soim – Pemimpin Redaksi Tabloid Sinar Tani

 

TABLOIDSINARTANI.COM - Upaya hebat dan besar-besaran Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada pangan telah terlihat hasilnya. Berdasarkan data BPS, surplus beras 2018 sebesar 2,85 juta ton. Impor beras tahun 2018, menurut keterangan pemerintah digunakan  sebagai cadangan nasional, tidak sebagai stok utama.

 Produksi jagung juga mengalami peningkatan pada tahun 2018. Pada tahun 2019, produksi jagung diproyeksikan mencapai 29,93 juta ton dengan angka konsumsi nasional sebanyak 23,25 juta ton. Terjadi surplus. Beberapa provinsi yang menjadi kontributor utama dalam peningkatan produksi jagung secara nasional yakni Provinsi Jawa Timur menyumbang kontribusi sebesar 27,7 persen, provinsi Jawa Tengah 15 persen, Lampung 8,4 persen dan Sulawesi Selatan 7,9 persen. Target pemerintah bisa ekspor jagung sebanyak 500 ribu ton pada tahun 2019 ini.

 

Pemerintah menggelontorkan banyak bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani sepanjang 4 tahun terakhir. Modernisasi pertanian di perdesaan telah mewarnai kehidupan sektor perdesaan. Anak-anak muda ikut terlibat mengoperasionalkan mesin-mesin pertanian modern.

 

Agar dampak dan hasil pembangunan pertanian tersebut berkelanjutan, penyuluhan dan pemberdayaan petani dilakukan melalui berbera jalur. Diantara, jalur birokrat Kementerian Pertanian. Mereka diterjunkan ke daerah-daerah binaan untuk meraih target luas tambah tanam (LTT) harian bersama-sama birokrat di daerah, Babinsa dan para Penyuluh Pertanian (PPL).

 

Kedua,  tenaga PPL dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dibiayai untuk menjadi model pemberdayaan petani. BPP model diharapkan mampu memperdayakan kelembagaan petani menjadi sebuah perusahaan korporasi yang menyatukan usaha pertanian milik petani menjadi berskala ekonomi.

 

Ketiga, dilakukan rekayasa pasar dalam negeri dan eskpor untuk menjamin produksi petani bisa diserap pasar dengan harga yang menguntungkan. Eskpor dilakukan juga untuk mendapatkan devisa bagi negara.

 

 Faktor Besar

 Harga yang diterima petani menjadi sangat penting untuk memberikan tingkat kesejahteraan bagi petani. Tingkat harga pasar dikali volume panen petani, itulah pendapatan kotor petani. Lahan yang dikelola atau dikuasai petani menjadi faktor besar yang bisa menjadi penentu tingkat kesejahteraan petani.

 

Jika kita lihat dari data terakhir Sensus Pertanian 2013, lahan petani kita rata-rata  sangat kecil.  Inilah yang membuat banyak petani Indonesia terstruktur tetap miskin.  Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sekitar 26,14 juta. Mayoritas di perdesaan dengan rata-rata hanya menguasai lahan sekitar 9.000 m2, atau 0,9 ha. Sebanyak  14,25 juta  hanya menguasai lahan kurang dari 0,50 ha, alias petani gurem.

 

 Sri Hery Susilowati dan Mohamad Maulana dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian dalam kajiannya tentang “Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani:  Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria” menyimpulkan perlunya reformasi agraria dilakukan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan petani pangan gurem.

 

 Kedua peneliti Kementan itu coba menghitung lahan yang layak yang perlu dikelola para petani agar bisa hidup layak pada tahun 2011.  Mereka mendapati bahwa usaha tani padi per ha adalah menguntungkan. Berdasarkan hasil analisis data PATANAS tahun 2010 yang dilakukan di desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (Susilowati et al., 2010), diketahui bahwa usahatani padi sawah yang dilakukan oleh petani pemilik adalah menguntungkan. Dengan memperhitungkan seluruh biaya ril yang dikeluarkan dan telah memperhitungkan sewa lahan, maka keuntungan usahatani padi sawah di desa-desa PATANAS rata-rata mencapai Rp. 7,4 juta/ha per musim tanam (nilai Revenue/Cost atau R/C adalah 1,97). Luas luas lahan usahatani yang diperlukan untuk mencapai titik impas usahatani padi (nilai produksi-biaya = 0) secara rataan adalah sebesar 0,51 hektar. 

 

 Demikian pula untuk usahatani jagung dan kedele juga menunjukkan adanya keuntungan. Besar keuntungan usahatani jagung (tanpa mempertimbangkan jagung lokal dan hibrida) dengan memperhitungkan seluruh biaya riil yang dikeluarkan dan telah memperhitungkan sewa lahan, mencapai Rp. 4 juta/hektar/musim (nilai R/C = 2,46). Sementara untuk usahatani kedele, keuntungannya mencapai Rp. 3,6 juta/ha/musim (R/C = 2,18). Luas lahan usahatani yang diperlukan untuk mencapai titik impas usahatani jagung dan kedele secara rataan masing-masing sebesar 0,41 hektar dan 0,46 hektar.

 

 Namun kenyataannya di lapangan rata-rata luas penguasaan lahan usahatani padi oleh petani hanya 0,37 ha untuk padi, 0,32 ha untuk jagung dan 0,23 ha untuk kedele. Tentu sulit untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani yang penguasaan lahannya di bawah angka titik impas usaha. Meningkatkan harga jual produk selain tidak efektif juga bisa memberatkan konsumen.

 

 Ketersediaan Lahan

 Berdasarkan analisis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, luas lahan yang berpotensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan  7,9 juta ha, meski ada sekitar lahan telantar 29,8 juta ha.

 

 Namun lahan tersebut  masih dihadang berbagai masalah, seperti status lahan (4,6 juta ha di areal Penggunaan Lain, 1,7 juta ha di areal Hutan Produksi Konversi, dan 1,6 juta ha di areal Hutan Produksi), masalah perizinan, serta preferensi pemilik lahan dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ke penggunaan lain.

 

Artinya, potensi lahan pertanian itu tidak cukup untuk mengangkat penguasaan atau pengelolaan petani gurem kita, meski lahan tersebut sangat besar peluangnya untuk dijadikan lahan pertanian.

 

BACA JUGA:

Kesetiaan Babinsa Dampingi Petani Saat Tanam Padi

Jadi Tanaman Sela Sengon, Jagung Lumajang Mantep Tenan !

Ayo Serbu Jagung dari Lereng Bukit dan Kawasan Perhutani di Banyuwangi

 

 Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah terus berupaya untuk bisa melakukan reformasi agraria, meski hanya menjangkau sebagain jumlah KK petani. Hal ini lebih baik, daripada melanggengkan penguasaan asset tanah kepada perusahaan besar yang sudah memiliki lahan dalam jumlah yang sangat luas.

 

Berbarengan dengan itu, intensifikasi dengan modernisasi pertanian seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian saat ini harus terus dilakukan. Inovasi teknologi untuk efisiensi usaha dan pengembangan produk olahan melalui industrialisasi olahan pertanian di perdesaan harus terus digalakkan.

 

Konsulidasi lahan dengan rekayasa kelembagaan petani misalnya dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Koperasi Petani, PT dan lainnya juga harus terus dikembangkan, sampai betul betul terwujud menjadi sebuah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dinikmati nilai tambahnya oleh para petani.

 

Hanya dengan kesejahteraan petani yang memadai itulah, maka swasembada pangan bisa terwujud secara berkelanjutan. 

 

 

Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018