TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Guna menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pangan nasional dan mencegah stunting pada ibu hamil Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengintensifkan pengembangan obor pangan lestari (Opal) pada tahun 2019 di 2.300 titik.  Opal yang merupakan kelanjutan dari program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) pada tahun 2012 silam ini, juga akan diterapkan di  daerah target stunting di 1.600 desa.

Kepala Badan Ketahanan Pangan  (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengatakan, Opal sudah dijadilan program nasional yang dikawal Bappenas.

“Opal tak hanya menjaga  ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Melalui program ini akan memperkaya  dan memperluas terhadap kesejahteraan dan gizi masyarakat. Sehingga, Opal ini kalau disinergikan dengan lembaga atau kementerian lainnya bisa dimanfaatkan untuk penuntasan daerah rentan rawan pangan,” jelas Agung Hendriadi, dalam acara Fokus Grup Diskusi (FGD) bertajuk “Sinergi Progam Pengembangan Daerah Rentan Rawan Pangan”, di, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Agung, sepanjang tahun 2019 Kementan juga akan mengembangkan Opal untuk menjaga ketahanan dan kerentanan pangan di 160 kabupaten. Bahkan, pada tahun 2020 nanti, program nasional ini akan dikembangkan di 100 kabupaten.

Agung juga menilai, program Opal sangat berperan untuk perbaikan gizi keluarga, menambah ekonomi keluarga dan penyedia  bahan baku pangan, nantinya diharapkan bisa berkelanjutan.

"Kalau kami lihat KRPL-nya sudah berjalan baik, dari tahun ke tahun lokasinya terus bertambah, pada tahun 2017 di 6.514  titik dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 8.814 titik. Kami harap Opal pun akan terus berjalan dan bertambah di tahun-tahun mendatang,” papar Agung.

Menurut Agung , Opal merupakan satu diantara program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan di tingkat kota maupun kabupaten yang sangat rentan rawan pangan. Nah, Opal ini juga sudah dikembangkan di kawasan rentan pangan seperti di wilayah Indonesia bagian Timur.

Agung juga mengungkapkan,  Opal sangat tepat diterapkan di wilayah kritis rentan rawan pangan. “Selain di kabupaten di Indonesia Timur, daerah atau wilayah kritis rentan pangan juga tersebar di kabupaten yang lokasinya jauh dari ibukota provinsi/daerah perbatasan. Juga terdapat di kabupaten kepulauan,dan sejumlah kabupaten pemekaran,” jelas Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Agung menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 28  kabupaten sangat rentan terhadap ketersediaan pangan. Kemudian masih ada  23 kabupaten yang katoegori rentan ketersediaan pangan, 37 kabupaten agak rentan ketersediaan pangan. 

“Ada sebanyak  56 kabupaten cukup tahan, dan 159 kabupaten tahan dan 201 kabupaten sangat tahan terhadap kesetersediaan pangan,” kata Agung.

Agung juga menyebutkan, dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability Atlas (FSVA) pada tahun 2018, ada sebanyak 335 kabupaten atau sekitar 81% yang dalam status tahan pangan dan 91 atau 93% kota dikategorikan tahan pangan. 

Berdasarkan perbandingan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2015 terhadap tahun 2018,  menunjukkan terjadinya peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten.