Jumat, 23 Februari 2024


Program ICARE, Penerapan Standar Instrumen Pertanian Berbasis Kawasan dan Korporasi Petani

02 Okt 2023, 16:55 WIBEditor : Gesha

Kegiatan ICARE di NTB | Sumber Foto:BSIP NTB

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Program ICARE telah membuka babak baru dalam sejarah pertanian, mendorong para petani untuk beralih ke era modernisasi yang berbasis pada Standar Instrumen Pertanian yang canggih, dan menggali potensi luar biasa dari konsep berbasis kawasan dan korporasi petani.

Terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di bawah Kementerian Pertanian merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya Kementerian Pertanian untuk menjawab tantangan pemenuhan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian dalam persaingan global. Dengan penetapan standar yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir dalam sektor pertanian, kita dapat mencapai pemenuhan tujuan tersebut.

Standardisasi bagi sektor pertanian menjadi suatu keharusan guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, mutu barang dan jasa, perbaikan proses, sistem, serta kualitas tenaga kerja. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian kita, melindungi konsumen, mendukung pelaku usaha, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Penerapan standar instrumen pertanian, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM), dan Prosedur Operasional Standar seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Distribution Practices (GDP), serta Hazard Analyses Critical Control Point (HACCP), halal, organik, dan standar lainnya yang sesuai dengan jenis komoditas pertanian, adalah langkah yang vital.

Namun, sejumlah permasalahan pembangunan pertanian terkait dengan standardisasi perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah dan informasi standar instrumen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terbatasnya akses terhadap standar juga berdampak pada rendahnya tingkat penerapan standar instrumen pertanian. Selain itu, mekanisme pengawasan penerapan standar masih perlu ditingkatkan, serta perlu berupaya keras untuk mencegah pemalsuan informasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh penerap standar.

Untuk mengatasi semua permasalahan ini, serta untuk mendukung peningkatan daya saing komoditas dan produk pertanian kita, langkah-langkah yang diperlukan termasuk peningkatan jumlah standar dan regulasi yang memadai, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang peran mutu dan keamanan pangan sebagai instrumen perdagangan ekspor, serta persyaratan mutu dan keamanan pangan di negara tujuan ekspor. Selain itu, perlu optimalisasi mekanisme pengawasan penerapan standar untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik.

Program ICARE

Akselerasi penguatan standar yang ditempuh oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melibatkan inisiatif yang sangat berarti. Melalui program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment) yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program ICARE memfokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Kawasan ini mencakup 9 provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, off taker, serta stakeholder lainnya.

Pendekatan pengelolaan berbasis kawasan dalam program ini merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Dalam konteks ini, pembangunan di kawasan pertanian melibatkan aspek hulu hingga hilir yang dikelola secara terpadu. Melibatkan masyarakat petani, off taker, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi adalah bagian integral dari manajemen kawasan yang terkoordinasi ini.

Selain itu, pendekatan berbasis korporasi petani mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi. Korporasi petani (KP) diartikan sebagai lembaga ekonomi petani yang memiliki bentuk badan hukum seperti koperasi, Badan Usaha Milik Petani, Perseroan Terbatas, atau usaha dagang dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan ini mencakup aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Ini berarti bahwa selain mencapai tujuan ekonomi, program juga harus memperhatikan dampak ekologis, keberlanjutan sosial, dan pembangunan kelembagaan yang memadai.

Selain itu, program ini juga menjamin inklusivitas, yang berarti melibatkan petani kecil (smallholder) dan usaha agribisnis berskala mikro, kecil, dan menengah. Ini juga memastikan partisipasi petani wanita dan petani muda dalam seluruh proses implementasi, sehingga mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan generasi muda di sektor pertanian.

Bagaimana program ini berjalan dengan baik?klik selanjutnya

Reporter : : Rima Purnamayani, SP, M.Si
Sumber : BSIP Penerapan
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018