TABLOIDSINARTANI.COM -- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempercepat penggunaan pompa untuk meningkatkan luas tanam padi di Kalimantan Barat, bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut.

Kementerian Pertanian terus berkomitmen menjaga stabilitas produksi pangan di Indonesia dengan memperluas luas tanam padi.

Program tersebut melibatkan optimalisasi lahan rawa, pompanisasi sawah tadah hujan, dan tumpang sisip padi gogo.

Salah satu fokus utama program ini adalah di Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala BSIP, Fadjry Djufry bersama dengan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Syamsuddin dan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat, Anjar Suprapto yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, berdasarkan Kepmentan 297 Tahun 2024 terus mendorong program tersebut terlaksana dengan baik.

"BSIP berupaya memastikan realisasi ketiga program tersebut dapat mendorong peningkatan luas tanam padi untuk memastikan pangan tercukupi di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat," sebut Kepala BSIP, Fadjry Djufry.

Selama periode April hingga Agustus 2024, realisasi luas tanam sawah tadah hujan melalui pompanisasi di Kalimantan Barat telah mencapai 42.421 hektare, atau hampir 87 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Kodam XII Tanjung Pura, serta jajaran Kadis Pertanian dan Kodim.

Dukungan dari penyuluh dan Babinsa di 14 kabupaten/kota juga berperan penting dalam pencapaian ini.

Dipimpin oleh BSIP sebagai penanggung jawab wilayah, seluruh pihak berhasil berkolaborasi dalam pengawalan bantuan 350 unit pompa dari refocusing 2023.

Pompa-pompa ini digunakan untuk mendukung pertanaman dan melindungi tanaman dari ancaman kekeringan.

BSIP, bersama dinas dan kodim, secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas aspek teknis dan regulasi serta mencari solusi atas tantangan program.

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, semua pihak terkait turun langsung bersama penyuluh dan babinsa untuk memantau pelaksanaan program dan bantuan di tingkat petani penerima manfaat.

Mengutip pernyataan Mentan Andi Amran Sulaiman, pompanisasi diakui sebagai solusi cepat dan efektif dalam mengatasi masalah kekeringan.

Berbeda dengan pencetakan sawah baru yang memerlukan waktu 1-3 tahun untuk mencapai hasil produksi yang optimal, pompanisasi menawarkan solusi jangka pendek yang lebih praktis dan segera berdampak.

Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mempercepat perluasan areal tanam padi dengan mengajukan penambahan 1.414 unit pompa baru dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024.

“Bantuan pompa ABT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa petani tidak hanya mampu bertahan di tengah ancaman kekeringan, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka,” ujar Kepala BSIP Fadjry Djufry saat penyerahan 176 unit pompa di Kabupaten Sambas pada awal September lalu.

Penambahan pompa ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengairan lahan pertanian, mengurangi ketergantungan pada kondisi cuaca, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Program pompanisasi ini sangat signifikan bagi Kalimantan Barat, di mana sebagian besar lahan pertanian merupakan lahan tadah hujan.

Dengan adanya pompanisasi, petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada secara lebih efisien, sehingga proses pertanaman padi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Ketersediaan pompa yang memadai memungkinkan petani untuk melakukan pengairan secara konsisten, meski dalam kondisi kekeringan yang ekstrem, serta memberikan dorongan motivasi kepada petani untuk terus meningkatkan produksi mereka.

Secara keseluruhan, program pompanisasi ini tidak hanya membantu petani untuk bertahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian ketahanan pangan di Kalimantan Barat.

Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat infrastruktur pertanian dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan agar petani dapat menghadapi tantangan iklim dan tetap menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.