
Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN): Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jakarta, Kamis (1/10).
TABLOIDSINARTANI. COM, Jakarta---Musim kemarau Panjang (El Nino) menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Catatan pemerintah dari 1-31 September 2026 ada 28.692 titik api (hotspot).
Pemerintah mencatat ada 6 zona merah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Untuk mencegah musibah yang berulang hampir setiap tahun, pemerintah telah menyiapkan lima aksi pencegahan karhutla.
Direktur Pelindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro mengakui, selama tahun ini memang sebagian besar wilayh Indonesia menghadapi kekeringan. Salah satu dampak perubahan iklim adalah kebakaran kebun dan hutan.
Selama tahun 2026 setidaknya ada enam provinsi dengan jumlah hotspot paling tinggi. Kalimantan Tengah paling tinggi yakni 10.896 titik api. Kalimantan Barat 3.969 titik, Sumatera Selatan 3.506 titik, Papua Selatan 2.440 titik, Kalimantan Timur 1.396 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.073 titik.
“Untuk wilayah lain tetap ada titik api, tapi masih di bawah 1.000 titik api. Tapi adanya hotspot bukan berarti terjadi kebakaran. Tapi sebatas titik panas,” kata Bagus saat Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN): Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jakarta, Kamis (1/10).
Dengan adanya titik api tersebut, Bagus menegaskan, perlu reaksi cepatan dari berbagai pihak, bahkan harus bersinergi antar kementerian lembaga, pemda, pelaku usaha dan masyarakat. Saat ini kebanyakan kejadian karhutla, tidak hanya di lokasi perkebunan besar tapi juga perkebunan rakyat.
“Dampak terjadi kebakaran di lahan perkebunan adalah kondisi pertanaman yang stress. Dampaknya akan mempengaruhi produksi tanaman pada musim,” katanya.
Lima Aksi
Karena itu perlu antisipasi sebelum terjadi kebakaran. Pemerintah telah menyiapkan lima prioritas aksi pencegahan karhutla di perkebunan. Pertama, memperkuat deteksi dini dengan memantau hotdpot, patroli, drone dan pemantauan lapangan. Kedua, percepat gorund chack dengan menetapkan alur verifikasi dan respons yang jelas.
Ketiga, lanjut Bagus, memastikan kesipan perusahaan dalam hal SDM, sarpras, sumber air, akses, dan latihan. Keempat, peluasanm PLTN dengan mereplikasi praktik tanpa bakar di perusahaan dan pekebun. Kelima, membangun kolaborasi permanen yakni pemerintah–usaha–masyarakat–media dalam satu mekanisme.
Untuk pencegahan Karhutla, Bagus menegaskan, harus dimulai dari perkebunan, baik rakyat maupun milik perusahaan. “Pelaku usaha juga harus memastikan pengelolaan lahan tanpa pembakaran serta kesiapan pengendalian. Jadi perusahaan bukan hanya objek pengawasan tapi bagian dari kekuatan respon di lapangan,“ tuturnya.
Pemerintah telah membuat regulasi bagi yang melanggar. Bukan hanya pencabutan izin usaha, tapi juga hukuman pidana sampai 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Ketentuan tersebut terdapat dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentan Perkebunan.
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Inpres No. 11 tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Dalam Permentan terbaru tersebut, salah satunya melarang pemanfaatan alasan kearifan lokal oleh korporasi perkebunan atau pelaku usaha skala industri dalam pembukaan lahan,” katanya.
Kementerian juga telah menerbitkan Permentan No. 06 Tahun 2025 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Satu prinsipnya adalah zero burning.
Jadi, pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan mengolah lahan perkebunan dengan membakar. “Pelaku usaha harus memiliki dan melaporkan rencana kerja pulau dan pengolahan lahan perkebunan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota,” katanya.
Setiap awal tahun kami juga mengedarkan surat ke Pemda untuk antisipasi dampak iklim dari informasi BMKG. Kami juga melakukan audit langsung di lapangan, kepatuhan dan sistem. Jadi setiap awal tahun kita antisipasi.
“Kami juga melakukan pelatihan cara membuka lahan bagi pekebun dan membuat demplot seluas 250 ha di wilayah zona merah,” tambahnya. Saat ini ada 6 zona merah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.