Minggu, 20 Oktober 2019


Permentan Tentang Unggas Direvisi, Ini Kisi-Kisi Aturannya

08 Okt 2019, 13:19 WIBEditor : Gesha

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita (kiri) berfoto bersama pelaku usaha peternakan | Sumber Foto:HUMAS PKH

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Regulasi mengenai perunggasan memang sangat krusial untuk bisa diatur. Karena itu, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan merevisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Revisi ini untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan dilapangan sehingga pengembangan industri ayam ras secara nasional dapat berjalan dengan baik," tutur Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, I Ketut Diarmita saat Public Hearing Revisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017.

Menurut Ketut, proses revisi permentan ini hampir selesai karena sudah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyempurnakan draft yang ada.

“Setelah public hearing dan review Itjen, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Selanjutnya, akan dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham” terang Ketut.

Isi Aturan

Ketut menyebutkan rancangan revisi Permentan ini untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan suplai dan demand.  Ketut menambahkan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan peternak, sehingga perlu adanya kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS, pembibit PS dan peternak serta kepastian berusaha dan investasi.

Isi Permentan ini mencakup perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) ayam ras, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan fasilitas rantai dingin. “Untuk pembibit grand parent stock (GPS) kita wajibkan menyediakan PS paling sedikit 25?ri produksi untuk pembibit PS di luar afiliasinya, sementara pembibit PS kita wajibkan menyediakan FS paling sedikit 75?ri produksi untuk pelaku usaha budidaya dan mitra yang tidak memiliki afiliasi dengan pembibit PS,” jelas Ketut.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan bahwa pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut Ketut juga menyampaikan bahwa perusahaan peternakan wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100% (seratus persen) produksi livebirds Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap paling lama dalam 5 (lima) tahun. “Di tahun pertama kita wajibkan paling sedikit 30?ri produksi, dan akan terus kita minta tingkatkan sampai maksimal tahun kelima sudah bisa 100?ri produksi” tambahnya.

Khusus terkait fasilitas rantai dingin, pengaturan mewajibkan agar fasilitas rantai dingin dialokasikan untuk kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan minimal 15?ri total karkas yang dipotong RPHU untuk tujuan sebagai penyangga (buffer stock).

“Semua perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan membuat perunggasan nasional lebih tertata, lebih baik, dan lebih kompetitif ke depan, apalagi kita dihadapkan dengan perdagangan bebas, khususnya daging unggas,” pungkas Ketut.

Reporter : NATTASYA
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018