Jumat, 06 Desember 2019


ASOHI Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha Terkait PP Kesehatan Hewan

22 Nov 2019, 16:17 WIBEditor : GESHA

Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indoneisa (ASOHI), drh. Irawati Fari menuturkan pihak pelaku usaha peternakan harus diikutsertakan terkait penggodokan PP | Sumber Foto:TIARA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Pemerintah memang tengah menggodok beberapa peraturan pemerintah (PP) terkait kesehatan hewan. Keterlibatan pelaku usaha peternakan tentunya sangat diharapkan agar bisa diterapkan.

 “Saya berharap saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan atau peraturan supaya pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Sebab jangan sampai Peraturan Pemerintah (PP) yang terlanjur dibuat ternyata tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha,” tukas Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indoneisa  (ASOHI), drh. Irawati Fari kepada tabloidsinartani.com dalam  Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan berteman Bisnis Peternakan di Era Pemerintahan Jokowi Periode Kedua di Jakarta, Kamis (21/11).

Ira mengaku selama ini para pelaku usaha memang diberikan kesempatan memberikan masukan, namun belum sepenuhnya diakomodir. Ia yakin tentunya pemerintah memiliki pertimbangan untuk hal itu. “Tapi ada juga peraturan yang tiba-tiba keluar, namun setelah Kami review banyak yang tidak jelas, perlu klarifikasi, tidak dapat diaplikasikan,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai perkembangan bisnis obat hewan pada 2020, Ira mengaku optimis bisnis ini tumbuh karena industri unggas bertumbuh sekalipun menghadapi kendala-kendala. “Jadi tentunya dikaitkan dengan obat hewan, Kita melihat masih ada peluang dan tumbuh di tahun depan walaupun banyak tantangannya. Mayoritas usaha obat hewan Kami untuk unggas,” tambahnya.

Karena itu, dirinya bersama seluruh pelaku usaha peternakan melakukan konsolidasi kepada Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dalam waktu dekat ini. "Pelaku usaha diberi kesempatan dari pihak Mentan untuk menjelaskan situasi yang ada di lapangan. Kalau ASOHI terkait dengan industri peternakan perannya dalam hal ini obat. Karena kalau tidak ada obat hewan akan berpengaruh ke produktivitas," tuturnya.

Apalagi pada 2020 potensi pertumbuhan bisnis obat hewan bisa mencapai lebih dari 5-8 %, dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pertumbuhan populasi ternak dan produksi pakan; produk pengganti Antibiotic Growth Promoter (AGP); produk biosekuriti ; penggunaan antibiotik terapi (penggunaan antibiotik secara bijaksana); pertumbuhan hewan non-ternak; pertumbuhan hewan ternak lainnya (sapi perah, kambing–domba); produk untuk perikanan budidaya.

“Obat hewan mempunyai kontribusi cukup besar di Kementan dalam hal ekspor. Kita masih punya banyak peluang untuk ekspor. Terlebih target Presiden RI Joko Widodo saat ini meningkatkan ekspor,” ujarnya. Obat hewan adalah salah satu industri yang berpeluang untuk ekspor. Beberapa produsen obat hewan sudah ekspor tapi belum maksimal, karena tentunya ini membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Ira berharap pemerintah bisa melakukan Government to Government (G to G) ke negara tujuan agar ekspor bisa difasilitasi dan diberi kemudahan dengan lebih baik. Selama ini produsen obat hewan yang sudah melakukan ekspor mereka berjuang sendiri untuk membuka pasar di negara lain. Padahal peluangnya besar, terlebih jika didukung oleh pemerintah. 

“Kerjasama antara ASOHI dengan pemerintah sudah dilakukan namun Saya rasa masih harus ditingkatkan karena belum maksimal. ASOHI tugasnya melakukan pembinaan kepada anggota, perusahaan obat hewan,” jelasnya. ASOHI memberikan pembinaan, masukan, laporan kepada pihak pemerintah. Tapi untuk eksekusinya ada di pihak pemerintah.  

Reporter : TIARA
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018