Wednesday, 22 January 2020


Swasembada Daging, dari SIWAB menjadi SIKOMANDAN

13 Jan 2020, 11:42 WIBEditor : Yulianto

Dengan SIkomandan, pemerintah genjot populasi sapi | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kementerian Pertanian masih menjadikan komoditas daging sebagai salah satu target swasembada. Jika di era Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian mempunyai program Upaya Khusus SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting), maka di kabinet Indonesia Maju ini, bergantian baju menjadi SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri).

Menengok ke belakang, program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) pemerintah canangkan pada Oktober 2016. Dari hasil evaluasi, pemerintah mengklaim program tersebut mampu meningkatkan populasi sekaligus sejahterakan peternak.

Terlihat dari rata-rata pertumbuhan populasi sapi-kerbau dari sesudah program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dan Upsus Siwab (2014-2017) mengalami kenaikan sebesar 3,86 persen per tahun. Dibanding pertumbuhan populasi sebelum program GBIB dan Upsus Siwab (2012 – 2014) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,03 persen pertahun.

Evaluasi pemerintah selama 2016-2018, capaian kinerja program Upsus Siwab dapat terlihat dari pelayanan Inseminasi Buatan/IB dari Januari 2017 hingga 31 Desember 2018 telah terealisasi 7.964.131 ekor. Kelahiran pedet mencapai 2.743.902 ekor atau setara Rp 21,95 triliun dengan asumsi harga satu pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta per ekor. Besarnya nilai tersebut mengingat investasi program Upsus Siwab pada 2017 sebesar Rp 1,41 triliun, sehingga ada kenaikan nilai tambah di peternak sebesar Rp 20,54 triliun.

Selain percepatan peningkatan populasi sapi dan mengubah pola pikir peternak, pemerintah berharap dampak Upsus Siwab juga mampu menurunkan pemotongan betina produktif. Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara nasional pada periode Januari  sampai November 2018 juga menurun sebanyak 8.514 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 57,12 persen dibandingkan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada periode yang sama pada 2017.

“Esensi Upsus Siwab adalah mengubah pola pikir petani ternak domestik yang cara beternak peternaknya selama ini masih bersifat sambilan diarahkan ke praktik beternak yang menuju ke arah profit dan menguntungkan bagi peternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita.

Berbagai pembenahan

Bagaimana dengan tahun 2020 ini? Agar pemenuhan daging sapi sepenuhnya tidak berasal dari impor, Kementerian Pertanian tetap berkomitmen agar pemenuhannya dapat dalam negeri. Nah, untuk peningkatan populasi dan produktivitas dibuat program baru, yakni Program Sikomandan (Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri). 

“Kita juga akan melakukan pembenahan tata niaga ternak dan daging sapi melalui penguatan kelembagaan sapi lokal, serta pemasaran melalui koperasi peternak, pemenfaatan kapal ternak serta pembangunan holding ground agar distribusinya lancar,” kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif, beberapa waktu lalu.

Data Ditjen PKH, kebutuhan daging sapi pada tahun 2019 diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg/kapita/tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2.02 juta ekor sapi yang dipotong.

Berdasarkan data tersebut, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton, dan daging kerbau 100.000 ton. “Dari impor tersebut ada buffer stock sebanyak 10.299 ton,” tambah Syamsul.

Sementara itu saat mengunjungi Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU - HPT) Sembawa, Palembang, beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan, permintaan produk peternakan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Karenanya harus ada upaya khusus meningkatkan produksi dan populasi ternak sapi potong, khususnya peternakan rakyat.

“Sekarang merupakan momentum yang tepat untuk terus mendorong pembangunan peternakan nasional agar lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

SYL berharap produksi daging dan anak sapi atau pedet meningkat, dengan bertambahnya jumlah pemilikan sapi potong dan mutu genetik ternak. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini meminta Sumsel agar menjadi sumber benih/bibit sapi yang akan di sebarkan di pulau Sumatera. “Saya menginginkan ternak sapi yang ada di Sumsel ini agar lebih banyak berkembang dan Sumsel menjadi pusat bibit sapi unggul,"  katanya.

Mengingat saat ini populasi sapi dalam negeri masih kurang,  ada beberapa langkah nyata yang pemerintah lakukan untuk mempercepat swasembada daging sapi. Pertama, ungkap SYL, Kementan terus berupaya menggenjot dan meningkatkan populasi sapi lokal dengan program inseminasi buatan massal seperti yang sudah dilakukan  selama ini.

Hal ini untuk mengejar kekurangan sekitar 1,4 juta ekor populasi  sapi dalam rangka swasembada daging.  Selain itu, jika masih kurang perlu pengadaan sapi indukan segera, sehingga dapat mendongkrak populasi sapi untuk bisa mencapai swasembada.

Kedua, kata SYL, pihaknya akan mendorong semua elemen terutama pemerintah daerah dan BUMN lebih serius mengembangkan peternakan sapi. Model pengembangan kawasan sapi tidak di semua provinsi, namun dengan fokus pada beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi, sehingga upaya peningkatan produksi daging dalam negeri benar-benar dilakukan dengan fokus.

Ketiga, upaya meningkatkan populasi sapi pun bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem integrasi dengan sawit.  Lahan sawit untuk integrasi dengan pengembangan sapi itu baru difungsikan sekitar 0,9 persen, padahal potensi lahan sawit Indonesia untuk pengembalaan sapi sangat luar biasa. “Jika bisa diisi 20 persen dari lahan sawit yang ada,  maka akan selesai semua masalah daging sapi,” katanya.

Terakhir, menurut SYL, swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan juga dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. Selama ini swasembada sulit dicapai atau tidak jalan, karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau onfarm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya,” kata mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Reporter : Clara/Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018