Saturday, 19 September 2020


Harga Ayam Kembali Anjlok, Ini Tuntutan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara

01 Sep 2020, 10:14 WIBEditor : Gesha

Kondisi aksi damai di Kementerian Pertanian | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta - - - Suasan riuh terjadi di Gedung A Kementerian Pertanian karena Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara melakukan aksi damai menuntut perbaikan harga ayam di tingkat peternak dan stabilitas di tingkat pasar. 

Kondisi memprihatinkan cukup melekat pada usaha perunggasan 5 tahun terakhir, khususnya tercatat 2 tahun belakangan ini Peternak Rakyat Mandiri menelan kenyataan pahit karena harus menderita kerugian yang cukup besar diakibatkan harga ayam hidup jauh dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) Peternak Rakyat Mandiri.

"Akhir tahun lalu harga ayam hidup menyentuh Rp 10.000 / kg, bahkan di kwartal pertama tahun 2020 harga ayam hidup di kandang rontok hingga menyentuh Rp 7.000/kg, sementara itu harga sapronak relatif stabil terutama harga pakan yang masih bertengger dikisaran Rp 7.100/kg," tulis Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, Alvino Antonio dalam siaran pers yang dibagikan ke wartawan, Selasa (1/9).

Alvino mengakui kondisi tersebut menjadi sebuah lingkaran setan yang membuat peternak mandiri menjadi korban. siklus setan tersebut terus berulang tanpa ada solusi dari pemangku kepentingan sektor usaha perunggasan khususnya pemerintah yang dianggap sebagai orang tua bagi usaha perunggasan.

"Pemerintah terkesan abai terhadap nasib ribuan Peternak Rakyat Mandiri dan pekerja yang terlibat didalamnya, Peternak Rakyat Mandiri yang saat ini menjadi kelompok minoritas menjadi korban dari praktek liarnya bisnis pelaku usaha besar integrasi yang perang harga antar sesama kompetitor, " tukasnya.

Karena itu, Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara memberikan tuntutan kepada Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Harga livebird harus diatas HPP Peternak Rakyat Mandiri paling lambat Kamis 3 September 2020 dan seterusnya (Permendag No. 7 / 2020).

2. Kerugian Peternak Rakyat Mandiri yang diakibatkan kelalaian pemerintah dalam pengaturan supply dan demand yang mengakibatkan selama 2 tahun merugi menjadi tanggung jawab pemerintah :

a. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam persaingan usaha perunggasan yang tidak sehat.

b. Penentuan suply dan demand.

c. Adanya pembiaran atas pelanggaran Permentan dan lainnya. 

3. Menjadi tanggung jawab pemerintah agar integrator dan afiliasinya wajib menyerap livebirdnya 100 persen ke RPA.

4. Pemerintah dan integrator harus bertanggung jawab atas poin 1 – 3, jika tidak maka seluruh hutang – hutang peternak di putihkan.

5. Segera diterbitkan Perpres perlindungan Peternak Rakyat Mandiri.

Setelah melakukan aksi damai di Kementerian Pertanian, Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara akan bergerak ke Istana Negara Jakarta untuk menggugah Presiden RI, Joko Widodo untuk peduli peternak rakyat 

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018