Monday, 19 October 2020


Pemerintah Ambil Langkah SOS Stabilkan Harga Ayam Hidup

24 Sep 2020, 16:17 WIBEditor : Yulianto

Harga ayam hidup turun drastis di bawah HPP, pemerintah ambil langkah SOS | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Harga ayam hidup (liver bird) kembali bergejolak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan (PKH), Kementerian Pertanian pun menyiapkan langkah darurat (SOS) untuk menstabilkan harga unggas tersebut.

SOS ini kita keluarkan karena over supply yang terjadi tahun ini tidak pernah terjadi tahun-tahun. Biasanya kisaran over supply-nya masih bisa dikendalikan, tapi tahun ini dengan diprediksi BPS konsumsi daging ayam turun 43 persen,” kata Dirjen PKH, Nasrullah saat webinar PATAKA: Efektivitas Kebiajakan Pengendalian Pengendalian Supply Demand Livebird, di Jakarta, Kamis (24/9).

Kebijakan SOS tersebut menurut Nasrullah merupakan langkah jangka pendek sekali. Sebab jika langkah tersebut tidak diambil, maka dikhawatirkan akan membuat kehancuran perunggasan rakyat. “Kita ambil langkah segera, maksimal hanya sampai 1 Desember,” ujarnya.

Sifatnya kebijakan SOS tersebut diantaranya melakukan pengurangan ayam hidup dengan memperhatikan berapa stok dalam cold storage yang ada dipelaku usaha. Dengan demikianm jika terjadi lonjakan permintaan, maka masih aman. “Kalau kebijakan ini berjalan, berarti efektif. Tapi kalau sudah dilakukan tidak efektif, maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Nasrullah mengakui, masalah over produksi ayam hidup ini telah menjadi pembicaraan sejak dua tahun sebelumnya. Bahkan pemerintah dalam hal Ditjen PKH telah membahas bersama Satgas Pangan dan tim analisis pangan.

“Kita telah bicarakan apa yang terjadi dua tahun sebelumnya, apa masalah perhitungan, apa yang terjadi. Misalnya kebijakan kita terapkan 2021, mungkin efektif akan terlihat pada tahun 2023, Kita sudah berhitung dengan baik, termasuk efeknya yang bisa terlihat,” tuturnya.

Menurut Nasrullah, dari berbagai masukkan stakeholder, diperkirakan setelah vaksin Covid-19 ditemukan kemungkian besar market atau permintaan ayam akan meningkat lagi. Harapannya, over supply ayam hidup akan bisa lebih kecil lagi dan dampaknya harga membaik.

“Hasil diskusi dengan Satgas Pangan, kita akan membuat langkah lebih smooth lagi, tanpa menghindari aturan dan kondisi aktual yang terjadi,” katanya.

Langkah Permanen

Bahkan lanjutnya, setelah kebijakan SOS, pemerinah akan mengambil langkah lebih permenan. Langkah tersebut akan dibicarakan lebih intensif dengan Satgas Pangan, sehingga efektifitas kebiajakan bisa terwujud. “Konsepnya sudah ada, semua stakeholder kita akan ajak bicara supaya benar-benar tahu,” ujarnya.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran untuk menjaga stabilitas supply dan harga livebird (ayam hidup) di tingkat peternak. SE No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 yang diterbitkan Dirjen PKH Nasrullah.

Kebijakan tersebut mengatur tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting HE Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE dan Afkir Dini PS Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berharap seluruh perusahaan pembibit berkomitmen mematuhi pelaksanaan SE Dirjen PKH ini.

Selain itu, diatur juga pengendalian supply melalui cutting Hatching Egg (HE) umur 18 hari dan pengurangan jumlah setting HE di mesin setter akan mengurangi supply DOC FS bulan September-Oktober 2020. Sementara dampak afkir dini Parent Stock (PS) secara bertahap akan mengurangi supply DOC FS mulai November sampai Desember 2020. Di dalam SE tersebut juga disebutkan kewajiban penyerapan livebird dari internal dan eksternal perusahaan pembibit berdasarkan market share.

Kepala Satgas Pangan, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, pihaknya memastikan akan mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengawasan.  Pihaknya juga akan menindaklanjuti Surat Edaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun, Silitonga menegaskan, Satgas Pangan tidak akan gegabah dalam melakukan tindakan, tapi tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Setiap tindakan hukum jangan berdampak dengan yang lain, terutama keberlanjutan industru.

“Kami sepakat kebijakan pengaturan itu untuk lebih baik dan mencapai tujuannya bersama. Kita siap laksanakan dan dukung. Memang dalam kondisi sekarang harus diatru tidak ada yang terlalu tinggi atau rendah,” ujarnya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018