Monday, 19 October 2020


Langgar SE Stabilisasi Ayam Hidup, Satgas Pangan Siap Bertindak

24 Sep 2020, 19:38 WIBEditor : Yulianto

Satgas Pangan siap bertindak jika ada yang melanggar aturan | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Satuan Tugas Pangan memastikan akan mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengawasan Surat Edaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai stabilisasi harga ayam hidup (live bird).

Demikian ditegaskan Kepala Satgas Pangan, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga saat webinar PATAKA: Efektivitas Kebiajakan Pengendalian Pengendalian Supply Demand Livebird, di Jakarta, Kamis (24/9).

Namun, Silitonga menegaskan, Satgas Pangan tidak akan gegabah dalam melakukan tindakan, tapi tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Setiap tindakan hukum jangan berdampak dengan yang lain, terutama keberlanjutan industru.

“Kami sepakat kebijakan pengaturan itu untuk lebih baik dan mencapai tujuannya bersama. Kita siap laksanakan dan dukung. Memang dalam kondisi sekarang harus diatru tidak ada yang terlalu tinggi atau rendah,” ujarnya.

Irjen Pol Silitonga menjelaskan, beberapa tuntuan peternak rakyat menjadi prioritas yang harus dipikirkan. Namun diakui, untuk menanganinya Satgas Pangan tidak bisa sendiri. “Ini menjadi penting dibicarakan, siapa yang megawasi agar persoalan ini ada jawabannya,” tegasnya.

Beberapa tuntutan peternak rakyat, pertama, harus live bird harus di atas HPP peternak rakyat Rp 19 ribu-20 ribu/kg sesuai Permendag No. 7 Tahun 2020. Kedua, kerugian peternak selama dua tahun. Ketiga, integrator dan affiliasinya wajib menyerap live bird 100 persen ke RPH.

Irjen Pol Silitonga mengakui, pemerintah dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan surat edaran untuk mengatasi anjloknya harga live bird. Kebijakan memang harus menghidupkan semua, terutama untuk keberlanjutan masa pandemi. “Jadi kebijakan harus membuat langkah yang rasional dan bisa diterima semua pihak,” katanya.

Karena itu Irjen Pol Silitonga menegaskan, Satgas Pangan siap mengawasi dan memberi sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan permainan. Bahkan jika ada yang menemukan tindakan melanggar hukum, ia meminta agar diinfokan ke Satgas Pangan.  “Ini menjadi prioitas agar perundagan berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

Namun demikian dalam melakukan tindakan, Irjen Pol Silitongan menambahkan, pihaknya berdasarkan aturan yang ada. Jika SE Ditjen Peternakan dan Kesehatan ada aspek pidana, maka Satgas Pangan bisa melakukan tindakan.

“Kami tidak ingin sampai melakukan tindakan, tapi kemudian berdampak ke yang lain. Semua bisa kami tindak tanpa kecuali. Tapi kita tidak ingin cuma asal ketok saja,”  ujarnya.

Karena itu Irjen Pol Silitongan menyarankan, sebaiknya aturan yang dibuat mempunyai daya mengawasi. Misalnya, di Kementerian Pertanian untuk mengawasi Permentan adalah penyidik PNS. Jika kemudian penyidik PNS tidak mampu lagi mengawasi, maka bisa meminta  Satgas Pangan untuk turun.

Sementara itu, Parjuni, peternak Solo mengatakan, kondisi turunnya harga ayam hidup sudah berlangsung cukup lama atau hampir dua tahun. Kondisi tersebut makin berat saat pandemi Covid-19 saat ini, menurunnya permintaan membuat over supply makin besar.

“Masalah perunggasan rakyat memang kecil, tapi mengapa tidak bisa selesai dalam dua tahun. Padahal umur ayam hanya 35 hari. Harusnya setelah 35 hari sudah selesai. Ini terjadi karena peraturan tidak ditaati mereka (integrator,red),” tuturnya.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran untuk menjaga stabilitas supply dan harga livebird (ayam hidup) di tingkat peternak. SE No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 yang diterbitkan Dirjen PKH Nasrullah.

Kebijakan tersebut mengatur tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting HE Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE dan Afkir Dini PS Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berharap seluruh perusahaan pembibit berkomitmen mematuhi pelaksanaan SE Dirjen PKH ini.

Selain itu, diatur juga pengendalian supply melalui cutting Hatching Egg (HE) umur 18 hari dan pengurangan jumlah setting HE di mesin setter akan mengurangi supply DOC FS bulan September-Oktober 2020. Sementara dampak afkir dini Parent Stock (PS) secara bertahap akan mengurangi supply DOC FS mulai November sampai Desember 2020. Di dalam SE tersebut juga disebutkan kewajiban penyerapan livebird dari internal dan eksternal perusahaan pembibit berdasarkan market share.

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018