TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, meminta organisasi HPDKI mengawal pelaksanaan program korporatisasi  peternak kambing/ domba rakyat. Lewat upaya ini diharapkan peternak dapat  meningkatkan efisiensi usahanya dan mampu memenuhi kebutuhan pasar ternak kambing dan domba yang terus meningkat.

 “Walaupun sudah berbentuk corporate farming, namun saya minta basisnya harus tetap peternakan rakyat  jangan kemudian dikuasai perusahaan besar,” tandas Menteri Koperasi dan UKM sebelum membuka resmi kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4  Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), di Anyer, Provinsi Banten, Kamis (02/12). Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Ketua Umum DPP HPDKI, Yudi Guntara Noor.

Teten Masduki mengemukakan , populasi ternak kambing dan domba di tanah air dari waktu ke waktu terus meningkat  seiring tingginya permintaan akan daging dan ternak kambing , baik untuk keperluan ibadan (kurban dan akikah) maupun memenuhi kebutuhan bisnis kuliner berbahan utama  daging kambing.

Namun yang jadi masalah, selama ini usaha budidaya ternak ruminansia kecil kambing domba hanya dilaksanakan oleh peternak rakyat secara perorangan dengan skala pemeliharaan yang relatif kecil sehingga belum memenuhi skala ekonomis sebagai suatu usaha bisnis. “Karena itu sudah saatnya HPDKI memperkuat model bisnis berbentuk korporasi,’ ujarnya.

Ia melihat akan banyak manfaat yang diperoleh peternak dengan membentuk korporasi  ,antara lain peternak kian mudah terakses ke sumber-sumber pembiayaan termasuk ke perbankan dalam upaya mendapatkan tambahan modal usaha dengan bunga rendah.

Berbasis Koperasi

Terkait  fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah,  pemerintah melalui perbankan memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besaran bunganya saat ini  hanya 6 persen per tahun. Jika peternak kambing domba  membentuk korporasi berbasis koperasi maka akan mudah mengakses dana KUR karena koperasi dalam hal ini bisa bertindak selaku offtaker yang menjadi penghubung peternak dengan pihak perbankan.

Bertindak sebagai off taker, koperasi  berkewajiban membeli ternak kambing dan domba yang diproduksi peternak sekaligus mencari pasarnya dan  memastikan pembayaran cicilan kredit oleh peternak berjalan lancar. “ Dengan demikian  pihak perbankan menjadi tak ragu menyalurkan kredit ke peternak dan tak lagi khawartir terjadi kredit macet,” jelas Teten yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat  HPDKI itu.

Dengan mendapatkan dana KUR, menurut Menteri Koperasi dan UKM, peternak yang sudah mewadahkan diri dalam bentuk  korporasi berbasis koperasi akan bisa melakukan banyak upaya lain seperti mengembangkan usaha pembibitan kambing domba sehingga ke depannya potensi genetika kambing dan domba yang ada di tanah air dapat terus diperbaiki .   

Tantangan ke depan lainnya  adalah bagaimana HPDKI bersama pemerintah bisa terus mengembangkan korporasi peternak kambing domba berbasis koperasi tak hanya di Jawa tetapi juga  di luar Jawa.

“Fakta menunjukkan di luar Jawa masih tersedia lahan termasuk lahan tidur  yang bisa dimanfaatkan  untuk pengembangan  usaha ternak kambing domba. Kalau di Jawa sebaiknya sasarannya untuk bisa menghasilkan daging kambing kualitas premium,”  tutur Menteri Koperasi dan UKM.