Friday, 01 July 2022


Ombudsman dan Peternak Minta Pemerintah Tetapkan KLB PMK

15 Jun 2022, 14:37 WIBEditor : Yulianto

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Patika (dua dari kiri) bersama Dewan Pakar PPSKI, Rochadi Tawaf | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah didesak segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dengan status tersebut menjadi dasar bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk mengucurkan anggaran penanganan penyakit ternak nomor satu yang paling ditakuti di dunia.

“Jika pemerintah menetapkan KLB, maka kita bisa lakukan gerakkan masyarakat lebih luas di berbagai daerah untuk menangani sama-sama,” kata Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf saat jumpa pers bersama Ombudsman di Jakarta, Rabu (16/6).

Rochadi mengatakan, sejak tahun 2009 sudah mengkhawatirkan kemungkinan masuknya PMK dengan perubahan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu prasa dalam UU No. 18 Tahun 2009 menyebutkan perubahan dari country base menjadi zone base.

Saat itu pihaknya mengajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menunda kebijakan zone base. Namun Tahun 2014 terjadi revisi kembali UU PKH No. 18 Tahun 2009 menjadi UU No. 41 Tahun 2014, pemerintah memunculkan kembali frasa zone base untuk impor daging dan produk ternak ruminansia.

“Saat itu kami kembali melakukan yudisial reviu, karena kami tetap khawatir. Alasannya, Indonesia belum miliki peraturan pemerintah mengenai otoritas veteriner. Kita juga tidak memiliki kebijakan nasional mengenai kesehatan nasional,” tegasnya.

Namun ternyata pemerintah pada tahun 2010 menetapkan kebijakan zone base untuk impor daging dan produk ternak lainnya. Pemerintah lanjut Rochadi, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Kesehatan Hewan dan kebijakan zona base diberlakukan. Selanjutnya terbit SK Menteri Pertanian dan Ditjen Peternakan untuk pemasukan daging India.

“Apa yang terjadi ketika ada kelonggaran kebijakan? Seperti saat ini kan. Ini bukti nyata kekhawatiran kami. Bagaimana tangisan peternak yang hanya memiliki tiga ekor sapi. Kami juga akan mengadu ke DPR untuk bisa melindungi peternak dari PMK ini,” katanya.

Sementara itu, Budiyono dari Aliansi Organisasi Peternak mengatakan, saat ini peternak menjerit akibat PMK. Dengan kejadian ini, pihaknya meminta pemerintah segera menyatakan Kejadian Luar Biasa PMK yang kini telah menyebar ke seluruh Indonesia.

“Kami juga meminta untuk mempercepat pengadaan dan proses penyebaran vaksin ke daerah yang belum tertular PMK,” tegasnya. Selain itu, lanjutnya, pihaknya berharap pemerintah memberikan insentif bagi peternak yang hewannya tertular dan mati karena PMK.

Kalangan peternak juga minta pemerintah membuat Satgas untuk menangani wabah PMK, sehingga informasi dan penanganan PMK dari pusat ke daerah satu komando. “Kami meminta pemerintah membentuk kelambagaan satgas seperti Covid atau wabah flu burung yang melibatkan organisasi peternak dan ahli kesehatan hewan,” tuturnya.

Peternak juga berharap pemerintah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi, pengawasan dan ganti rugi untuk peternak yang sapinya dipotong paksa. “Sekarang banyak peternak yang lakukan potong paksa untuk mencegah kerugian lebih besar karena ternaknya mati akibat PMK,” tegasnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Patika mengatakan, wabah PMK yang terjadi saat ini dipastikan berdampak sistemik dan berpotensi merugikan peternak. Apalagi PMK merupakan penyakit paling bahaya dan ditakuti dunia. PMK itu penaykit ternak nomor satu di dunia. Tidak pandang bulu, apakah peternak yang sudah pengalaman atau belum,” tegasnya.

Yeka mengatakan, PMK telah menyebabkan kematian ternak dan penurunan produktivitas yang berdampak pada kerugian ekonomi. Karena itu Ombudsman mendesak pemerintah berkewajiban melindungi  peternak. "Ombudsman berharap pemerintah terbuka dalam penanganan PMK ini," tegasnya.

Reporter : julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018