Wednesday, 10 August 2022


Kendalikan PMK, Inilah 10 Harapan PPSKI kepada Pemerintah

28 Jun 2022, 13:54 WIBEditor : Yulianto

Ketua Umum DPP PPSKI, Nanang P. Subendro | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat kalangan peternak meradang. Bukan hanya ternak yang mati akibat terjangkit penyakit tersebut, ada juga peternak yang dipotong paksa karena sakit.

Untuk mengatasi PMK, pemerintah telah membentuk Satgas Nasional PMK dibawah Komando Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Menyikapi hal tersebut PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kerbau Indonesia) menyatakan beberapa sikap. Ada 10 point PPSKI:

  1. Menyambut gembira dengan adanya satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.
  2. Proses pengadaan vaksin dan obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.
  3. Mempercepat proses pengadaan vaksin mandiri yang sedang diajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan, agar usaha peternakan yang dijalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya vaksin.
  4. Mendorong percepatan pembuatan vaksin produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.
  5. Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses administrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, sapi pedet, sapi dewasa, sapi induk dll yang besarannya dihitung secara proporsional.
  6. Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapid an kerbau yang terdampak PMK atas kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang sakit, mati atau potong paksa akibat wabah PMK.
  7. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan.
  8. Melakukan proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi Selatan.
  9. Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran vaksin PMK hingga 3 tahun ke depan, hal ini bagian dari upaya dari menjadikan Negara Indonesia bebas PMK.
  10. Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dsari Negara yang belum bebas PMK.

Dengan 10 point tersebut, Ketua Umum DPP PPSKI, Nanang P. Subendro berharap, upaya pemerintah dan peternak bisa membuahkan hasil maksimal. “Kita bisa terbebas kembali dari wabah PMK,” katanya saat pelantikan Penguruan DPP PPSKI di Jakarta, Selasa (28/6).

 

Reporter : julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018