Sabtu, 01 Oktober 2022


PMK Masih Mewabah, Perlu Strategi Jitu !

16 Sep 2022, 16:35 WIBEditor : Gesha

Pemberian vaksin PMK di Grobogan | Sumber Foto:Humas Kementan

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Meskipun sudah tidak seheboh menjelang Idul Adha, nyatanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hingga kini masih menyebar di Indonesia. Karena itu, perlu strategi jitu dari berbagai pihak dalam menanggulanginya. 

Pakar peternakan dan kesehatan hewan, DR. Drh Sofjan Sudardjat Djajalogawa MS menilai, bukan perkara mudah untuk menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) apalagi dapat meraih kembali status “Indonesia Bebas PMK”. Diperlukan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang tepat dan didukung kebijakan pemerintah serta pembiayaan yang mencukupi.

 “Ini merupakan pekerjaan besar yang harus ditangani serius , melibatkan banyak pihak terkait dan membutuhkan dana yang besar pula . Aturan pendukungnya harus jelas dan tegas karena penyakit ini penularannya bukan hanya antar daerah tetapi juga bisa antar negara,” tandas Sofjan di acara Webinar Nasional “Strategi Indonesia Bebas PMK (Belajar Dari Pelaku Sejarah) “ , Rabu (14/09).

Kegiatan webinar diselenggarakan berbarengan dengan perayaan Ulang tahun ke-20 PT Gallus Indonesia Utama, perusahaan penerbit Majalah Infovet. Pada kesempatan itu dilaksanakan pula peluncuran buku karya Sofjan Sudardjat berjudul “ Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia”.

Seperti diketahui wabah PMK saat ini tengah melanda banyak negara termasuk Indonesia. Terjadinya kembali wabah PMK tentu mengejutkan banyak pihak terutama peternak dan pelaku agribisnis ternak ruminansia di dalam negeri. “Bagaimana tidak kaget, karena organisasi kesehatan hewan dunia (OIE) pada tahun 1990 menyatakan Indonesia sudah bebas PMK”, kata Sofjan.

 Di tahun 2000 – 2003 saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan , pandemi PMK kembali melanda dunia tetapi wabah tidak terjadi di Indonesia . Terdata bahwa di kawasan Asia hanya Indonesia yang tdk mengalami wabah PMK. “Ini dinilai sebagai prestasi, karenanya OIE sampai memberikan penghargaan kepada pemerintah kita .” jelas Sofjan yang pada acara webinar dan launching bukunya didampingi Direktur Utama PT Galllus nIndonesia Utama , Ir Bambang Suharno.

Pengamanan Maksimal

Bagaimana Indonesia dalam waktu lama sempat dapat mempertahankan status sebagai negara bebas PMK ? , menurut Sofjan karena pemerintah Indonesia berupaya konsisten menerapkan strategi penolakan dan pencegahan yang tepat termasuk langkah-langkah dan tindakan yang dapat “berbenturan” dengan negara lain lewat kebijakan Maximum Security (Pengamanan Maksimal) .

Sebagai pelaku sejarah yang ikut berjuang mengupayakan pencegahan wabah PMK tak melanda Indonesia, pria 76 tahun ini menegaskan bahwa upaya menggapai dan mempertahankan status bebas PMK itu penting mengingat keterpaparan penyakit hewan ini secara ekonomi akan merugikan masyarakat meski tingkat kematian ternaknya tergolong tidak tinggi.

Namun dalam kondisi saat ini dimana masih terjadi pandemi covid -19 dan dukungan anggaran pemerintah juga terbatas , Sofjan menilai strategi yang dipilih sebaiknya fokus pada upaya pengendalian jangan dulu ke upaya pembebasan PMK . “Kalau memang langkahnya tepat saya kira bisa dalam lima tahun kita sukses melakukan upaya pengendalian,” tuturnya.

Langkah-langkah dimaksud antara lain memperketat pengawasan lalu lintas ternak sehingga tidak terjadi ternak dari wilayah tertular dengan mudah dikirim dan didistribusikan ke wilayah yang masih bebas, melakukan vaksinasi secara terprogram serta melaksanakan pemotongan hewan-hewan yang sakit.

Vaksinasi merupakan langkah pencegahan yang sangat penting dalam upaya pengendalian wabah PMK. Vaksinasi terhadap ternak ruminansia besar (sapi,kerbau) dan ruminansia kecil (kambing, domba)sebaiknya dilakukan secara terprogram sebanyak empat kali . Setelah 2-8 minggu dr vaksinasi pertama dilakukan vaksinasi ulang, selanjutnya satu tahun berikutnya dilakukan vaksinasi ketiga dan satu tahun berikutnya lagi dilakukan vaksinasi ke-empat.

Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI),Drh Irawati Fari, mengemukakan bahwa langkah cepat perlu dilakukan dalam kegiatan pengendalian wabah PMK mengingat penyebaran penyakit yang begitu cepat . Bila di awal terjadi wabah di tahun ini penanganannya agak lambat karena memang stok vaksin di dalam negeri yang terbatas.

Namun ia mengapresiasi langkah pemerintah yang kemudian telah dengan segera mendapatkan solusi penambahan penyediaan vaksin serta telah bergerak masif melaksanakan vaksinasi ternak ke daerah-daerah tertular bahkan juga ke daerah yang masih bebas.

 “Kami kira ke depan perlu lebih cepat lagi dan melibatkan segenap stake holder termasuk menghimpun masukan dari para ahli. Adanya buku menyangkut langkah pengendalian PMK seperti hasil karya Sofjan Sudardjat bisa menjadi referensi yang sangat berharga bagi banyak pihak ,” tandas Ketua Umum ASOHI.

 

 

 

 

Reporter : Ika Rahayu
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018