TABLOIDSINARTANI.COM, Pasuruan -- Komisi IV DPR kembali menyoroti pentingnya kemandirian pangan dengan mendorong kolaborasi untuk produksi susu lokal.

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis, 21 November 2024, untuk menyoroti masalah yang dihadapi sektor persusuan nasional.

Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan, mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya terkait dengan produksi susu lokal yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Ketergantungan pada impor susu harus dikurangi. Kami ingin memperkuat penyerapan susu lokal yang dihasilkan peternak lokal," ujar Ahmad Yohan.

Dalam pertemuan dengan peternak, beberapa keluhan muncul terkait penolakan susu oleh industri pengolahan susu (IPS), yang disebabkan oleh kualitas susu yang dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami sudah mengikuti arahan untuk meningkatkan kualitas, tetapi susu kami masih banyak yang ditolak," ungkap seorang peternak.

Peternak juga meminta pemerintah untuk menetapkan susu segar sebagai bahan pokok penting (Bapokting) agar harga susu di seluruh daerah dapat seragam dan terjangkau.

Selain itu, peternak berharap adanya dukungan dalam memasarkan produk hilirisasi susu, seperti pupuk organik, serta kebijakan pembatasan impor yang dapat meningkatkan serapan susu lokal oleh industri.

Ahmad Yohan menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan IPS untuk meningkatkan produksi susu nasional.

"Semua pihak harus berkomitmen untuk mendongkrak produksi susu lokal. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak," sebutnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV mendorong sejumlah upaya, seperti kemudahan dalam mendapatkan pupuk subsidi untuk pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta revisi regulasi untuk memperbaiki tata niaga sektor persusuan.

Beberapa perusahaan besar, seperti Frisian Flag dan Nestlé Indonesia, juga menyatakan dukungannya terhadap peternak dengan menjalin kemitraan dan berkomitmen meningkatkan kualitas susu serta program CSR yang dapat diakses oleh peternak.

Pemerintah, melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun, juga mengungkapkan bahwa mereka terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS.

Ia mengusulkan penerapan standar kandungan susu lokal dalam produk susu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengusulkan melibatkan koperasi dan peternak lokal dalam model bisnis impor sapi perah.

Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, peternak, dan industri sangat penting untuk memperkuat sektor persusuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

"Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu," tutup Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan.