TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat upaya penguatan produksi susu, telur, dan daging nasional melalui investasi terarah di subsektor peternakan.

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan, seiring minat investor asal Malaysia untuk menanamkan modal di daerah tersebut.

Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Kementan dengan investor Malaysia, Vie Santi, yang membahas rencana pembangunan peternakan terpadu di Aceh. Investasi tersebut diharapkan mampu memasok kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih sangat tinggi.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari luar negeri, terutama dalam bentuk susu bubuk.

“Ke depan, prioritas kami adalah mendorong investasi yang benar-benar memperkuat produksi dalam negeri,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Agung menegaskan, seluruh produk daging dan susu yang masuk ke Indonesia wajib berasal dari unit usaha yang telah mendapat persetujuan pemerintah.

Proses perizinan dan rekomendasi teknis di Direktorat Jenderal PKH kini telah berjalan secara daring untuk menjamin transparansi dan kepastian usaha.

Selain pengembangan sapi perah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan ekosistem ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam di wilayah defisit, termasuk Aceh yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari Sumatera Utara.

Mulai awal 2026, pemerintah berencana membangun kawasan ayam terintegrasi di 30 provinsi.

Tahap awal akan dilaksanakan di 13 provinsi, termasuk Aceh, dengan dukungan BUMN sebagai penyedia pakan, bibit, sekaligus offtaker hasil produksi.

“Secara nasional kita sudah swasembada telur dan daging ayam, tetapi produksinya masih terkonsentrasi sekitar 63 persen di Pulau Jawa,” ujar Agung.

Ia menambahkan, bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah berupaya memperlancar distribusi dan menyiapkan basis produksi langsung di wilayah defisit.

Dalam skema tersebut, perusahaan mitra dari Malaysia diharapkan dapat berkontribusi memperkuat produksi peternakan di Aceh.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, hasil produksi ke depan juga berpotensi diekspor ke Malaysia.

Sementara itu, investor Malaysia, Vie Santi, menyampaikan rencana penyediaan susu bubuk khusus untuk pasar Aceh serta minat berinvestasi di sektor sapi perah dan ayam petelur secara terpadu.

Ia menegaskan komitmen perusahaannya untuk mematuhi seluruh regulasi di Indonesia, mulai dari perizinan, standar kesehatan hewan, hingga keamanan pangan.

“Kami juga siap mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal di sektor peternakan,” kata Vie Santi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan peternakan di kawasan, didukung pasar domestik yang kuat dan ketersediaan sumber daya.

Dalam kerangka kerja sama Indonesia–Malaysia, ia juga menyatakan kesiapannya menjadi penghubung dengan kementerian terkait di Malaysia guna memperlancar koordinasi perdagangan dan investasi komoditas peternakan.

Kementan menegaskan, seluruh rencana investasi dan pemasukan komoditas peternakan akan dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan nasional.

Tujuan utamanya adalah memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat