TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Menjelang Ramadan 2026, harga daging sapi di pasar tradisional tetap tinggi, mencapai Rp 140–150 ribu per kilogram, meskipun pemerintah telah menetapkan harga maksimal Rp 130 ribu per kilogram di tingkat konsumen.

Fenomena ini menimbulkan kebingungan di publik, sementara peternak dan industri feedlot justru berada di bawah tekanan hebat.

Seorang feedloter di Yogyakarta, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan frustrasinya.

“Kami sudah berusaha mematuhi ketentuan pemerintah. Sapi lokal memang lebih murah, tapi ketersediaannya terbatas. Tanpa impor, stok daging di pasaran tidak akan mencukupi, apalagi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya.

Industri feedlot sendiri bukan sekadar membeli sapi dan memotongnya.

Proses penggemukan sapi membutuhkan waktu 2–3 bulan, dengan setiap bulan feedloter mampu memotong 35–50 ribu ekor sapi, masing-masing menghasilkan 180–200 kilogram daging.

Kapasitas kandang terpasang 20 feedlot yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Feedlot Indonesia (Apfindo) mencapai 1,25 juta ekor sapi, namun hanya mampu menyerap 10–20 persen sapi lokal.

Sisanya terpaksa membeli sapi bakalan impor karena sebagian besar sapi lokal terserap pedagang antar pulau. 

Tekanan biaya juga makin berat. Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan Sapi Potong 2017–2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai produksi per ekor sapi turun 27,5 persen, dari Rp 4,54 juta menjadi Rp 3,29 juta.

Struktur biaya produksi per ekor memang menurun drastis dari Rp 1,67 juta menjadi Rp 716 ribu, tetapi hal ini terutama akibat pengurangan upah tenaga kerja.

Sementara itu, biaya pakan naik 13,5 persen, bahan bakar dan pelumas melonjak dari 4,81 persen menjadi 15,07 persen, dan biaya jasa peternakan ikut meningkat. Kombinasi ini membuat pendapatan bersih feedloter tertekan, meskipun mereka tetap berusaha menjaga pasokan daging di pasaran.

Di sisi konsumen, harga daging tetap tinggi. Arif, penggerak HasilTani Yogyakarta, startup sosio-agribisnis yang menjembatani peternak dengan konsumen, menjelaskan bahwa harga sapi hidup di lapangan masih ditentukan secara visual.

“Sapi dibawa ke jagal, dihitung berdasarkan karkas, yaitu berat setelah dikurangi kepala, jeroan, dan kulit kaki. Saat ini harga karkas berkisar Rp 97–99 ribu per kilogram, sementara pemerintah menetapkan harga sapi hidup Rp 55 ribu per kilogram. Implementasi di lapangan memang sulit dikontrol,” kata Arif.

Menurut Arif, akar masalah bukan hanya regulasi harga, tetapi juga keterbatasan pasokan sapi lokal, birokrasi berbelit, dan pengawasan yang lemah.

“Feedloter terjepit antara biaya tinggi dan regulasi ketat, sementara konsumen tetap membayar mahal. Akibatnya, peternak dan feedloter untung minim, tapi harga daging tetap melambung,” tambahnya.

HasilTani Yogyakarta mencoba menjembatani kesenjangan ini melalui inovasi distribusi pangan. Startup ini memfasilitasi peternak menjual sapi atau daging langsung ke konsumen, sehingga harga menjadi lebih transparan dan efisien.

“Dengan sistem digital, konsumen bisa mendapatkan harga lebih wajar, dan peternak tetap mendapat margin yang layak. Pendekatan ini juga membantu menekan spekulasi di pasar tradisional,” jelas Arif.

Pemerintah sendiri melalui rapat koordinasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapanas, APDI, JAPPDI, dan Apfindo menegaskan komitmen menjaga pasokan dan harga hingga Idul Fitri 2026.

Feedloter berkomitmen menjual sapi bakalan impor sesuai ketentuan: Rp 55 ribu/kg berat hidup di feedlot, Rp 56 ribu/kg di RPH, sementara ID FOOD menyalurkan daging kerbau beku untuk stabilisasi. Namun kenyataannya, harga konsumen tetap tinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa harga daging sapi bukan hanya soal angka di kertas, tetapi hasil dari kombinasi pasokan, biaya produksi, distribusi, dan pengawasan.

Arif menekankan pentingnya keseimbangan antara semua pihak. “Harga harus adil bagi peternak dan feedloter, tapi tetap terjangkau bagi konsumen. Inovasi distribusi dan transparansi pasar bisa menjadi solusi untuk semua pihak,” tutupnya.