TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor – PERMINDO menegaskan komitmennya bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk mengawal arah kebijakan perunggasan nasional 2026 demi melindungi peternak rakyat dan menjaga ketahanan pangan.

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal arah kebijakan perunggasan nasional 2026. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Arah Perunggasan 2026” yang digelar di Hotel Royal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/02).

Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, mengatakan sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. 

Selain menjadi penyedia utama protein hewani bagi masyarakat, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sekitar 12,5 juta jiwa serta menciptakan perputaran ekonomi hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

“Perunggasan bukan hanya soal produksi ayam dan telur, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga peluang ekspor,” ujar Kusnan.

Namun demikian, ia mengakui sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. 

Mulai dari persaingan global, tingginya biaya produksi, efisiensi dan produktivitas, keterbatasan pembiayaan, hingga kebijakan pemerintah termasuk penetapan harga acuan. 

Stabilitas harga bahan baku pakan dan produk unggas juga menjadi persoalan krusial bagi peternak rakyat.

Menurut Kusnan, kehadiran PERMINDO bertujuan menjembatani aspirasi peternak kecil dengan kebijakan pemerintah serta dinamika industri.

Ia menegaskan, asosiasi tersebut membawa data lapangan dan pengalaman nyata peternak sebagai dasar dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan.

“Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan. PERMINDO hadir bukan untuk berseberangan, tetapi memastikan peternak rakyat hidup, berdaya, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan asosiasi PERMINDO yang dihadiri peternak unggas mandiri dari berbagai daerah serta sejumlah tamu undangan. 

Kusnan menambahkan, diskusi ini merupakan langkah strategis agar suara peternak rakyat tidak hanya didengar, tetapi menjadi bagian integral dalam formulasi kebijakan perunggasan nasional.

Senada dengan itu, Herry Iriawan menyatakan PERMINDO lahir bukan untuk bersaing dengan asosiasi lain, melainkan untuk saling menguatkan dan melengkapi organisasi yang telah lebih dulu berdiri.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Peternak rakyat bukan pelengkap industri, tetapi pilar utama kedaulatan pangan nasional. Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujarnya.

Memasuki 2026, arah kebijakan pemerintah di sektor perunggasan dinilai sangat dinantikan, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan protein hewani, termasuk produk unggas. 

Selain itu, pemerintah juga merencanakan penguatan ketahanan pangan melalui investasi peternakan terintegrasi skala besar, khususnya dalam penyediaan bahan baku pakan seperti soybean meal (SBM) dan gandum.

Program tersebut direncanakan mulai bergulir pada 2026. 

Karena itu, PERMINDO mendorong dialog berkelanjutan antara peternak, industri, pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang diambil mampu memperkuat ekosistem perunggasan nasional secara adil dan berkelanjutan.