TABLOIDSINARTANI.COM. Jakarta --- AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 menjadi panggung penting bagi lahirnya arah baru industri perunggasan nasional.

Di tengah gejolak harga pasar dan dominasi rantai pasok global, pemerintah bersama pelaku industri mulai mendorong transformasi besar demi memperkuat kesejahteraan peternak rakyat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar bertema “Peran Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi” yang digelar Jumat, 8 Mei 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.

Forum strategis lintas sektor itu dinilai menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi konkret bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat yang selama ini menghadapi tekanan harga yang fluktuatif dan ketimpangan struktur pasar.

Menurut Ketua KPUN  Alvino  Antonio selaku penyelenggara seminar, hilirisasi menjadi langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dana Rp20 triliun tersebut diharapkan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), fasilitas cold storage, hingga penyerapan daging ayam dan telur untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, serta menciptakan stabilitas pasar yang lebih sehat.

Selama ini, keberlangsungan usaha peternak rakyat dinilai masih rentan akibat dominasi korporasi besar dalam rantai pasok industri. Karena itu, pemerintah didorong hadir lebih kuat melalui pembangunan infrastruktur penunjang dan optimalisasi peran BUMN pangan sebagai penyerap hasil produksi peternak.

Seminar tersebut dibagi menjadi dua sesi utama. Pada sesi pagi, sejumlah asosiasi peternak seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO menyampaikan kondisi riil di lapangan serta berbagai aspirasi peternak rakyat.

Sementara pada sesi siang, pembahasan difokuskan pada implementasi teknis hilirisasi dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Kementerian Pertanian, Bapanas, PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, Danantara, hingga perwakilan kementerian terkait.

Tak sekadar forum diskusi, pertemuan ini juga menargetkan tiga hasil nyata. Pertama, terbentuknya kesepakatan nasional dengan BUMN pangan sebagai offtaker yang siap menyerap hasil produksi peternak saat harga pasar jatuh.

Kedua, penyusunan skema pendanaan strategis bersama Danantara untuk pembangunan RPHU dan fasilitas rantai dingin di sentra peternakan rakyat.

Ketiga, penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial, penanganan bencana, hingga pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah 3T.

Alvino menegaskan, sinergi antara pemerintah, BUMN pangan, lembaga investasi, asosiasi peternak, hingga koperasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional berbasis perunggasan.

“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” ujarnya.