Sunday, 15 November 2026


Sinergi Kementan-GPPU, Kawal Harga DOC dan Telur

06 Oct 2026, 15:53 WIBEditor : Herman Pratikno

Kementan _ GPPU SInergi Kawal Harga DOC

TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA – Upaya menjaga stabilitas industri perunggasan nasional terus diperkuat. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan bibit ayam, produksi, distribusi, hingga penyerapan hasil peternak.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi peternak di tengah dinamika industri perunggasan.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Hary Suhada mengatakan pemerintah menyambut baik komitmen GPPU untuk bersama-sama menjaga produksi dan stabilitas harga perunggasan.

“Kami mengapresiasi komitmen GPPU untuk bersama-sama menjaga produksi dan stabilitas harga. Pemerintah berharap seluruh mata rantai perunggasan terus bekerja sama agar ketersediaan DOC terjaga, harga tetap wajar, dan peternak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Hary di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Hary, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar kebijakan perbibitan dan produksi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

“Kuncinya adalah komunikasi dan kerja bersama. Pemerintah hadir menjaga keseimbangan ekosistem, sementara industri berperan memastikan produksi dan distribusi berjalan baik,” katanya.

Ketua Umum GPPU Asrokh Nawawi mengatakan kondisi perunggasan, khususnya ayam broiler, saat ini relatif stabil. Industri pembibitan, kata dia, juga berkomitmen menjaga produksi sekaligus mendukung stabilitas harga di sepanjang rantai usaha.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjaga harga DOC sesuai harga acuan pemerintah. Asrokh menyebut harga DOC broiler saat ini berada di angka Rp7.000 per ekor untuk kondisi loco pabrik dan non-vaksin. Sementara DOC layer berada di kisaran Rp11.000 per ekor dengan ketentuan yang sama.

“Kami pimpinan dan pengurus GPPU telah berkoordinasi dengan Ditjen PKH melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak untuk bersama-sama berkomitmen menjaga produksi dan stabilitas harga,” ujar Asrokh.

Ia juga meminta distributor dan mitra usaha menjaga margin dalam batas yang wajar. Dengan demikian, harga yang terbentuk di sepanjang rantai distribusi tetap terjaga hingga sampai ke tingkat peternak.

Menurut Asrokh, stabilitas industri perunggasan tidak bisa hanya dilihat dari sisi pembibitan. Keseimbangan produksi, pasokan, penyerapan, distribusi, hingga harga produk perunggasan juga harus dijaga secara bersamaan.

Hal senada menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam menjaga harga dan penyerapan telur ayam ras di tingkat peternak.

Kementan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha, dan peternak. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat penyerapan pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus menuju wilayah yang membutuhkan.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peningkatan penggunaan telur dalam program tersebut diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus membuka ruang penyerapan produksi peternak lokal.

Tak berhenti di pasar konsumsi, pemerintah juga melihat peluang pengembangan industri pengolahan telur. Salah satunya melalui produksi tepung telur atau egg powder yang dapat menjadi alternatif penyerapan ketika produksi telur meningkat.

Produk tersebut dapat dimanfaatkan berbagai sektor, mulai dari industri pangan, bakery, hotel, restoran, katering hingga industri pengolahan lainnya. Selain membantu menyerap produksi, pengembangan industri pengolahan juga berpotensi meningkatkan nilai tambah telur nasional.

Dari sisi produksi, pemerintah mendorong pelaku usaha melakukan flock replacement secara teratur. Ayam yang telah memasuki akhir masa produktif juga perlu segera diafkir dan tidak ditunda terlalu lama.

Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga produktivitas flock, menyesuaikan populasi ayam dengan kemampuan serapan pasar, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Di saat yang sama, pemerintah terus mengawal penerapan harga acuan telur ayam ras di tingkat peternak, memperkuat pengawasan tata niaga, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pakan.

Hary menegaskan, stabilisasi perunggasan merupakan pekerjaan bersama yang melibatkan seluruh mata rantai usaha. Tidak hanya pembibitan, tetapi juga industri pakan, peternak, pengolahan, distribusi hingga konsumen.

“Yang kita jaga bukan hanya harga, tetapi ekosistemnya. Produksi harus berkelanjutan, peternak memperoleh harga yang layak, distribusi berjalan, industri berkembang, dan masyarakat tetap mendapatkan produk pangan asal unggas dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

 

Reporter : Eko
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018