Sabtu, 14 Desember 2019


Klasterisasi untuk Dukung Permintaan Ekspor Domba/Kambing

08 Agu 2019, 15:36 WIBEditor : Gesha

Kandang komunal dari domba dan kambing, mempermudah dan memperkuat peternak untuk saling berkorporasi mendobrak pasar ekspor | Sumber Foto:ISTIMEWA

Untuk meningkatkan populasi ternak, Puslitbangnak bekerjasama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) dan membangun kluster-kluster pengembangan domba dan kambing unggul

TABLOIDSINARTANI.COM,  Jakarta-- Pasar ekspor domba dan kambing di luar negeri sangat menggiurkan bagi peternak di dalam negeri. Untuk mempersiapkan permintaan untuk ekspor, galur unggul dari domba dan kambing siap disebarluaskan melalui sistem klasterisasi.

Kepala Puslitbang Peternakan, Atien Priyanti di Bogor mengatakan permintaan pasar ekspor kambing dan domba yang paling dekat adalah Malaysia dan Singapura. Diperkirakan jumlahnya bisa 5 ribu ekor/bulan. “Mereka butuh domba dan kambing, setahun bisa 60 ribu ekor, tapi kita (peternak Indonesia) belum bisa penuhi itu,” katanya.

Puslitbangnak sendiri memiliki banyak galur yang potensial dikembangkan untuk bisa mengisi peluang ekspor tersebut dan bisa dikembangkan masyarakat karena sudah dirilis. Misalnya, Komposit Garut Agrinak yang persilangan dari Garut dan St. Croix dari Amerika. “Ada juga persilangan lokal Sumatera dan Mutton Charlie dari Perancis. Dalam umur 1 tahun sudah mencapai 25 kg, potensial untuk mengisi pasar ekspor tersebut,” katanya.

Untuk meningkatkan populasi ternak, Puslitbangnak bekerjasama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) dan membangun kluster-kluster pengembangan domba dan kambing unggul. “Hasil silangan tadi kita berikan jantannya ke kelompok-kelompok mereka (peternak plasma dari HPDKI) dibesarkan dan dikembangkan supaya anaknya lebih besar lebih berat,” jelas Atien.

Mengenai ketersediaan bibit galur unggul, Atien menuturkan kini sudah tersedia 500 ekor yang bisa dikembangkan. Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi calon wilayah klasterisasi yang akan dikembangkan pertama oleh Kementerian Pertanian. “Kita akan inisiasi di tahun ini. (Karo) dekat dengan pasarnya di Malaka, Malaysia, tinggal nyebrang. Apalagi Kambing Boerka itu dikembangkan di Loka Penelitian Kambing Potong di Sei Putih,” tutur Atien.

Ketua HPDKI Yudi Guntara Noor menuturkan, pihaknya memang terus menggaungkan klasterisasi bagi peternak domba dan kambing. Hal ini menjadi bentuk korporasi bagi peternak domba dan kambing, bahkan memperkuat untuk bisa menembus pasar ekspor.

Beberapa daerah bahkan sudah membentuk dan melakukan pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) untuk meningkatkan kapasitas peternak mengenai korporasi peternakan rakyat.

 “Kami memikirkan peningkatan daya saing dan produktivitas peternak dalam bentuk sebuah sistem bisnis model yang harus dikembangkan. Salah satunya dengan peningkatan skala kepemilikan atau populasi agar jumlah domba yang dipelihara relatif lebih banyak sehingga menjadi lebih efisien,” tutur Yudi Guntara. 

Korporasi Peternak

Bagi peternak yang mengikuti program klasterisasi, pemerintah akan mendorong untuk mengikuti pola korporasi peternakan rakyat. Peternak program klasterisasi diarahkan untuk mengikuti persyaratan dasar yaitu skala usaha, minimum 200 ekor domba untuk satu kelompok dengan anggota 8 orang peternak atau per orang memiliki 25 ekor.

Untuk program penggemukan domba, lahan yang dibutuhkan untuk bangunan seluas 200 meter persegi (150 meter persegi kandang dan 50 meter persegi gudang pakan) dan 0,34 ha untuk penanaman rumput.  Sedangkan untuk program pembiakan luas lahan yang dibutuhkan 5 ha untuk penggembalaan dengan kapasitas 1.000 ekor.

Bangunan kandang berkapasitas minimum 200 ekor dengan model koloni dan konstruksi yang telah terstandardisasi. Adapun ruang untuk penggemukan 0,48 meter persegi per ekor sedangkan pembiakan 1 meter persegi per ekor.

Mengenai pembiayaan bagi peternak yang ingin berorientasi ekspor, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong kemitraan antara pelaku usaha (eksportir) dengan peternak domba/kambing yang melibatkan lembaga keuangan (perbankan maupun non perbankan) dalam penyediaan permodalan.

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita  mengatakan  penyediaan permodalan bagi peternak dapat melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dengan pemanfaatan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk KUR Peternakan, Ketut Diarmita menyampaikan, tahun 2019 pemerintah telah menargetkan Rp 25,3 triliun.

"KUR peternakan ini juga dapat dimanfaatkan untuk usaha semua komoditas ternak, termasuk bidang usaha pembibitan dan budidaya domba dan kambing,” ungkap Ketut Diarmita. Seperti diketahui, penyerapan KUR peternakan adalah yang terbesar di sektor pertanian. Dengan suku bunga 7 persen, peternak dapat memanfaatkan pembiayaan ini sebagai tambahan untuk meningkatkan usahanya.

Reporter : TABLOID SINAR TANI
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018