Monday, 23 May 2022


Wabah PMK, UPT Karantina Pertanian Diminta Tak Keluarkan Sertifikat Veteriner

11 May 2022, 10:10 WIBEditor : Gesha

Proses sertifikasi veteriner | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Setelah munculnya  wabah (outbreak) penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menyerang ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Karantina Pertanian (Barantan) melarang peternak untuk melakukan lalu lintas ternak ke wilayah lainnya. 

Kepala Badan Karantina Pertanian, Bambang telah mengeluarkan Surat Edaran untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dan Dinas Peternakan seluruh Indonesia, Jumat (06/05). Dalam Surat Edaran NOMOR 12950/KR.120/K/05/2022 tersebut, dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian PMK. 

"Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya. Kulit mentah yang dimaksud adalah kulit hewan rentan yang tidak diberikan perlakuan dan/atau penambahan bahan pengawet apapun, " jelas Bambang dalam Surat Edaran tersebut. 

Bambang melanjutkan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit PMK, diinstruksikan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) yang wilayah kerjanya terdapat kejadian Penyakit PMK atau terdapat indikasi kasus PMK agar segera berkoordinasi dengan dinas yang menangani kesehatan hewan setempat untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV)/Sertifikat Sanitasi terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya. 

Bahkan UPTKP untuk sementara tidak melakukan sertifikasi terhadap pengeluaran sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulitmentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto serta daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK.

Termasuk, sertifikasi terhadap pengeluaran dan transit sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya ke dan transit di Provinsi Jawa Timur atau daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK.

Untuk pemasukan dan pengeluaran dari daerah atau negara yang belum terdapat kasus PMK, UPTKP diharapkan memastikan bahwa pengeluaran antar area sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan lainnya disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV)/Sertifikat Sanitasi dari daerah asal yang mencantumkan pernyataan bahwa hewan atau produk hewan berasal dari daerah asal belum terdapat kasus/kejadian PMK.

Termasuk, memastikan importasi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan rentan disertai Health Requirement/HR (Persyaratan Pemasukan Hewan) dan melakukan Tindakan Karantina sesuai dengan yang tercantum di HR;

Untuk masa karantina, ditetapkan minimal selama 14 hari di UPTKP pengeluaran (antar area) atau UPTKP pemasukan (importasi) sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya selama 14 hari.

Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas Media Pembawa PMK dengan bekerjasama/berkoordinasi dengan Dinas Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Pengamanan Pelabuhan/Bandara, Bea dan Cukai, Polri, TNI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), instansi terkait lainnya di tempat pemasukan/pengeluaran yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan. 

Biosecurity

UPTKP juga melakukan Tindakan Perlakuan berupa desinfeksi dan desinsektisasi terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain, hewan rentan lainnya dan alat angkutnya. Desinfeksi dan desinsektisasi dilakukan di Tempat Pemasukan, Tempat Pengeluaran, Tempat Transit, Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Tindakan KarantinaHewan, serta di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste;

Termasuk melakukan pemeriksaan, pengasingan dan pengamatan pada sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain dan hewan rentan lainnya yang dilalulintaskan antar area. Apabila ditemukan gejala klinis PMK, maka hewan yang menunjukkan gejala klinis dilakukan tindakan karantina pemusnahan, seluruh hewan dalam 1 (satu) shipment dilakukan tindakan karantina pengasingan dan pengamatan sampai diagnosa dapat ditegakkan, serta melakukan dekontaminasi terhadap alat angkut dan sarana prasarana yang tidak bisa dilakukan pemusnahan;

Sedangkan UPTKP yang terdapat pemasukan/pengeluaran sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain dan hewan rentan lainnya dapat melakukan monitoring terhadap PMK dengan melakukan pengambilan sampel serta pengujian di Laboratorium PUSVETMA dan/atau Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dengan jumlah sampel yang memadai untuk pengujian dan arsip sampel sesuai standar teknik pengambilan dan pengiriman sampel. 

Memastikan pelaksanaan biosekuriti ketat telah dilakukan di semua tempat pelaksanaan Tindakan Karantina, biosekuriti meliputi 3 (tiga) tahapan yakni Penyekatan/pemisahan (segregation): tahapan biobisekuriti ini merupakan tahapan yang paling efektif. Penyakit dalam hal ini PMK tidak akan ditransmisikan jika virus tidak pernah kontak dengan orang, hewan atau perlatanan. Pemisahan dapat berupa fisik seperti tembok dan pintu masuk, pencegahan masuk dan keluar hewan, tempo (waktu kunjungan), prosedur (misal penggantian alas kaki, penggantian baju kerja, mandi bagi petugas dan lain-lainnya);

Kemudian, Pembersihan (cleaning): Desinfeksi tidak akan mampu membunuh mikroba yang tersembunyi dibawah kotoran pada permukaan yang belum dibersihkan, banyak desinfektan yang terinaktivasi oleh material organic. Sehingga sangat penting untuk melakukan pencucian sebelum dilakukan desinfeksi. Mandi sebelum dan sesudah melakukan tindakan karantina hewan (TKH). Mengganti dan mencuci pakaian setiap sekali melakukan TKH;

Tahapan lainnya adalah desinfeksi (disinfection): Desinfeksi sangat penting dalam tindakanbiosekuriti tetapi efektifitasnya tergantung dengan banyak faktor antara lain faktor pembersihan sebelumnya (cleaning), konsentrasi yang benar dan waktu kontak. Larutan asam atau alkali dengan pH di bawah 6.5 atau di atas 9 efektif untuk membunuh virus PMK. Desinfeksi tangan, baju, penutup kepala dan alas kali sebelum dan setelah melakukan TKH.

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018