Minggu, 08 Desember 2019


Incar Keseimbangan Supply-Demand, Beleid Ayam Direvisi

10 Okt 2019, 21:30 WIBEditor : Gesha

Beleid Ayam kembali diatur untuk menyeimbangkan supply dan demand | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini tengah merevisi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Rancangan revisi Permentan ini untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan suplai dan demand. 

"Revisi ini untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan di lapangan, sehingga pengembangan industri ayam ras secara nasional dapat berjalan dengan baik," tutur Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, I Ketut Diarmita.

Menurut Ketut, proses revisi permentan ini hampir selesai karena sudah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyempurnakan draft yang ada.

“Setelah public hearing dan review Itjen, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Selanjutnya, akan dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham” terang Ketut.

Isi Permentan

Ketut menambahkan, Permentan Nomor 32 Tahun 2017 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan peternak, sehingga perlu adanya kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS, pembibit PS dan peternak serta kepastian berusaha dan investasi.

Isi Permentan ini mencakup perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) ayam ras, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan fasilitas rantai dingin.

Untuk pembibit grand parent stock (GPS) wajib menyediakan PS paling sedikit 25 persen dari produksi untuk pembibit PS di luar afiliasinya. Sementara pembibit PS kita wajibkan menyediakan FS paling sedikit 75 persen dari produksi untuk pelaku usaha budidaya dan mitra yang tidak memiliki afiliasi dengan pembibit PS.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan, pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut Ketut menyampaikan, perusahaan peternakan wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100 persen) produksi livebirds Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap paling lama dalam lima tahun.

“Di tahun pertama kita wajibkan paling sedikit 30 persen dari produksi, dan akan terus kita minta tingkatkan sampai maksimal tahun kelima sudah bisa 100 persen dari produksi,” tambahnya.

Khusus terkait fasilitas rantai dingin, pengaturan mewajibkan agar fasilitas rantai dingin dialokasikan untuk kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan minimal 15 persen dari total karkas yang dipotong RPHU untuk tujuan sebagai penyangga (buffer stock).

“Semua perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan membuat perunggasan nasional lebih tertata, lebih baik, dan lebih kompetitif ke depan, apalagi kita dihadapkan dengan perdagangan bebas, khususnya daging unggas,” kata Ketut. 

Reporter : TABLOID SINAR TANI
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018