TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Namun sayangnya masih banyak petani yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena lahan kepemilikan petani umumnya sangat sempit, sehingga skala usahanya tak sesuai dengan nilai ekonomis.

“Kita negara agraris, tapi petani masih banyak yang miskin. Padahal cukup banyak subsidi yang pemerintah berikan ke petani, termasuk triliunan rupiah untuk subsidi pupuk,” kata Irjen Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan saat Temu Kehumasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, di Bogos, Kamis (5/12).

Justan mensinyalir masih banyak petani yang miskin dan belum mandiri karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Bahkan kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) ibarat Poktan dan Gapoktan Merpati. Maksudnya, saat ada bantuan pemerintah mereka ada, setelah tidak ada bantuan lembaga petani itu menghilang.

“Ada juga Poktan dan Gapoktan Pedati. Mereka baru berjalan ketika dipecut pemerintah. Yang kita inginkan adalah Poktan dan Gapoktan Sejati. Mereka adalah petani yang maju, mandiri dan modern,” ujarnya.

Faktor lain yang menyebabkan kemisikinan di petani menurut Justan adalah di tingkat on farm, petani sebaga produsen hanya mendapat margin (keunguntungan) sekitar 10 persen, padahal mereka harus bekerja hingga 3 bulan lebih. Sementara di tingkat pedagang keuntungannya bisa mencapai 80 persen hanya dalam hitungan hari.

Dengan kondisi petani seperti itu Justan melihat banyak pihak, termasuk karyawan Kementerian Pertanian yang enggan anaknya bekerja menjadi petani. Padahal Justan menilai justru dengan menjadi petani, seseorang bisa berpenghasilan besar. “Kalau saya tanya karyawan Kementerian Pertanian atau siapa saja, mungkin hanya 0,00 persen yang mau anaknya jadi petani. Saya sendiri sudah berniat saat pensiun akan menjadi petani,” tegasnya.

Faktor lainnya lanjut Justan, adalah komunikasi kepada petani. Akibat komunikasi yang kurang tepat, banyak teknologi yang dihasilkan pemerintah tidak tersampaikan. Padahal peluang bagi bangsa Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia sangat besar.

“Hal itu bisa dilihat dari potensi lahan pertanian yang sangat luas hingga 8,1 juta ha dan komoditas pertanian juga cukup beragam. Bahkan kita juga mampu mengekspor beras,” tegasnya.

Untuk itu menurut Justan bukan hanya sistem dalam pembangunan pertanian yang diubah, tapi juga pola pikir petani yang berubah. Selain itu juga harus ada gerakan bersama semua elemen, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi juga instansi lain, perguruan tinggi hingga dukungan kalangan media massa dalam mengubah pola pikir petani.

Sementara itu Dosen Komunikasi Pembangunan IPB University, Anissa Utami Seminar mengatakan, untuk mengajak petani lebih maju yang perlu dilakukan adalah membangun ruang komunikasi. Di ruang komunikasi itu, tidak ada lagi perbedaan jabatan, pangkat dan pendidikan. “Semua mempunyai kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Jadi di ruang komunikatif itu jadikan petani tidak malu mengungkapkan masalahnya,” ujarnya.

Untuk mengajak generasi muda mencintai pertanian, Anissa menyarankan, pemerintah perlu membuat strategi komunikasi, baik yang nyata maupun terselubung agar bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap pertanian. “Kita perlu mere-branding pertanian,” ujarnya.