Wednesday, 23 September 2020


UE Terapkan Regulasi Baru Produk Pangan, Ini Informasi untuk Eksportir

20 Jul 2020, 16:30 WIBEditor : Yulianto

Ekspor pertanian di Gorontalo | Sumber Foto:Dok

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah Uni Eropa menerapkan kebijakan baru dalam produk pertanian. Kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan makro Uni Eropa ini lebih mengarah pada pangan berbasis lingkungan, kesehatan dan sustainable (berkelanjutan).

Demikian diungkapkan Atase Pertanian KBRI Brussel, Wahidah Maghraby saat webinar Akselerasi Ekspor Produk Pertanian di Jakarta, Senin (20/7). “Agriculture polecy ini merupakan kebijakan yang merupakan bagian kebijakan makro dari negara-negara Uni Eropa. Mereka bertekad menjadi negara pertama climate natural tahun 2030 dengan  menjaga lingkungan, keamanan hayati, margin yang adil dan pertanian organik,” tuturnya.

Apa maknanya bagi Indonesia? Wahidah menegaskan, bahwa keamanan pangan pasar UE makin ketat. Karena itu kesehatan, keamanan dan keberlanjutan menjadi standar yang selalu melekat pada produk pangan.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Wahidah mengatakan, pelaku usaha Indonesia bisa membuka membuka aplikasi yang telah disiapkan. Pertama, Trade Help Desk yang menjadi alat bantu yang berupa sistem informasi berbasis web untuk para eksportir, importir, pembuat regulasi untuk mengetahui dan memasuki pasar Uni Eropa.

Dalam aplikasi itu akan bisa terlihat bagaimana aturan negara asal (rules of origin), termasuk standar residu produk, statistik, bea masuk, persyaratan produk dan PPN di negara-negara Uni Eropa. Bahkan ada aturan mengenaik keterlacakan produk.

“Pada aplikasi ini setiap pelaku usaha bisa melihat dengan jelas nilai impor produk dari tiap negara. Bahkan snagat detail, karena semua orang dapat lihat, siapapun bisa mengetahui informasi,” tuturnya.

Kedua, MADB (Market Access Database) merupakan alat bantu sistem informasi berbasis web dengan informasi yang lebih lengkap mengenai data base akses pasar dari atau ke Uni Eropa.  Informasi yang bisa diketahui adalah FTA (Free Trade Agreement), ekspor dan impor dari dan ke Uni Eropa. “Aplkiasi MADB ini kita bisa dapat mengetahui posisi Indonesia sebagai eksportir ke Uni Eropa pada tahun 2019,” katanya.

Selain itu ungkap Wahidah, pelaku usaha juga dapat melihat beberapa tantangan perdagangan antara negara tertentu dengan UE. Indonesia mempunyai 27 tantangan perdagangan (trade barriers). “Hal itu sebaiknya di negosiasi untuk kemudahan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara di Uni Eropa,” ujarnya.

Standar Keamanan Pangan

Ketiga, Wahida mengungkapkan, alat bantu lainnya RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Seperti diketahui, UE memiliki salah satu standar keamanan pangan tertinggi di dunia untuk memastikan makanan aman bagi konsumen. RASFF sebenarnya dibuat  tahun 1979 merupakan alat utama untuk memungkinkan reaksi cepat ketika terdeteksi suatu bahaya dalam rantai makanan yang akan disebarkan di UE.

Sebagai contoh dari notifikasi produk yang berasal dari Indonesia tahun 2020 (1 Januari-13 Juli 2020). Terdapat 10 notifikasi yang terdiri dari berdasarkan keputusan ada empat kasus yan tidak terlalu serius dan enam kasus yang serius. Sedangkan berdasarkan klasifikasi ada dua peringatan, tiga informasi yang perlu ditindaklanjuti, satu informasi yang perlu diperhatikan dan empat penolakan diperbatasan.

Sementara hasil pencarian notifikasi untuk Indonesia dari 1 Januari-31 Desember 2019 terdapat 25 notifikasi. “Dari Informasi ini, kita dapat mengetahui apa saja yang merupakan alasan untuk penolakan suatu produk untuk masuk ke negara-negara Uni Eropa dan dapat melakukan upaya untuk menghindari penolakan tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Wahidah mengungkapkan, UE juga memberikan alat bantu aplikasi OFIS yang merupakan Sistem Informasi berbasis web untuk pertanian organik. Terdiri dari, otoritas bahan, kontrol otoritas dan badan pengawa di UE/Area Ekonomi Eropa/Swiss, serta badan kontrol dan otoritas yang telah diakui komisi UE.

Saat ini terdapat 18 badan pengawas yang telah diakui komisi Uni Eropa untuk dapat memberikan sertifikat organik setara standar Uni Eropa di Indonesia. Namun Wahidah berharap badan pengawas tersebut harus meningkat jumlahnya yang ada di Indonesia.

Sementara itu Pakar Telematika, KRMT Roy Suryo Notodiprojo mengatakan, era Covid-19 merupakan era perubahan. Jadi pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan, sehinga peluang dan keharusan menggunakan TIK untuk semua bidang, termasuk akselerasi ekspor pertanian.

“Saat ini kita dipaksan untuk masuk ke 4.0. Mau tidak mau, suka dan tidak suka harus masuk ke digital. Masyarakat sudah mulai tanggap, jadi kita sebagai pemerintah juga harus tanggap mengantisipasi era perubahan tersebut,” katanya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018