Sunday, 29 November 2020


Mentan SYL: Korporasi Petani Itu Merubah Peradaban Pertanian Indonesia

21 Nov 2020, 12:45 WIBEditor : Ahmad Soim

Mentan SYL menjelaskan Korporasi Petani kepada wartawan ditemani Karo Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri | Sumber Foto:Dok Humas Kementan

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta - Kondisi petani dan pertanian yang lahan pemilikannya sempit tidak boleh kita biarkan, termasuk dan terutama di Pulau Jawa. Tidak boleh kita biarkan begitu terus.

"Kalau kau biarkan begitu terus, hasilnya tidak akan bisa lebih dari itu, bahkan bisa lebih jelek. Oleh karena itu, lahan lahan kecil itu harus dikonsentrasikan dengan sistem klaster, sistem korporasi, sehingga gabungan yang kecil kecil menjadi besar.  Intervensinya akan jadi lebih terkonsentrasi," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo kepada tabloidsinartani.com di Jakarta.

Yang kedua, lanjutnya kalau lahan lahan pangan itu dikorporasikan itu bisa kita atur, atau mereka juga bisa atur sendiri sistem pertanamannya secara lebih baik. Misalnya, Ini kali serempak yuk kita tanam 1000 ha menanam padi, varietas ini, karena kita tujuan apa? Nanti 3 bulan kedepan, kita jangan jagung deh, kacang saja, dengan 1000 ha itu akan ada artinya. Kalau 5 atau 2 apalagi 0,5 ha tidak bisa seperti itu. Dengan korporasi maka off taker orang yang mau beli juga bisa berhitung. Muaranya adalah industri apa yang lebh efektif buat petani. Tetapi membangun seperti ini tidak mudah, memerlukan contoh, sedikit power agar mereka tiru.

Yang ketiga, dengan korporasi intervensi mekanisasi menjadi penting. Sain,  riset dan teknologi adalah bagian dari jawaban kondsi sekarang yang perlu dijawab. Kalau 1000 ha akan bisa kita hitung, pakai traktor apa nih. Dengan hand tractor berapa banyak, hasilnya berapa, berapa lama waktunya. Bila varietasnya bener, hasilnya pasti bener,  asal pupuknya bener, budidayanya bener, pasca panennya bener, itu harus dirancang.  

Yang jelas kalau korporasi itu kita bisa mengkonsentrasikan berbagai komoditas yang bisa dirancang lebih baik, mulai dari hulu ke hilirnyaa, budidyanya juga kita perbaiki. Intervensi airnya juga kita perbaiki. Dengan korporasi mekanisasi intervensi teknologi juga bisa kita manfaatkan. Teknologi itu untuk efisiensi dan efektivitas. 

Selanjutnya  pasca panennya bisa kita atur sehingga loses (kehilangan hasilnya) rendah. Kalau masing masing, panen sendiri losesnya besar.   Lalu industri turunannya bisa dirancang, berapa sekamnya, berapa dia punya jeraminya, berapa dedaknya, dari sana bisa intervensi lain. Kalau itu bisa muncul, lapangan kerja pasti terbuka. Misalnya untuk menir, dia bisa menjadi bedak, minuman soju, Tapi ini tidak seperti membalik tangan, ini soal budaya yang ada, merubah peradaban pertanian. Sebetulnya dengan sistem korporasi itu merubah peradaban. Sehingga pendapatan petani meningkat.

lalu siapa yang untung dalam korporasi itu, jangan sampai orang lain  yang tidak berkeringat yang untung. Disitulah investasi harus dilakukan, misalnya RMU bisa diambilkan dari bank dengan KUR. Tapi siapa yang memiliki, apakah kalau dikasih kelompok tani, petaninya sudah siap. Budidaya saya kira gampang intervensinya,  karena kita sudah pengalaman, tetapi off farmnya, hilirnya memerlukan proses budaya, yang kadang kadang petani nggak sampai kesana, tetapi harus dicoba.

 Untuk itu perlu kebijakan, perlu membangun kelembagan baru selain poktan, gapoktan, ada kelembagaan baru memanaj hilirasinya, memanajemen agenda keuntungan yang ada ini sama siapa, jangans ampai yang berdasi lebih untung dari yang bekeringat 3 bulan di lapangan. Ini semua kan tantangan saya besar banget, karena yang mau untung lebih banyak, dari pada kita yang menjadi petugas rakyat ini. Dan saya berpihak pada rakyat kecil. Pasti itu.  

Sekarang ini kedepan kita mungkin tahap awal satu propinsi untuk kebijakan nasional itu dua korporasi. Tetapi propinsi sendiri buat 5 korporasi petani, kabupatan bisa membuat 3 atau tujuh korporasi petani.

Tangannya Kementan kan sampai di propinsi, sebenaranya. Sekarang kami mau terobos, Kementan tidak hanya samapai propinsi, sama sama dengan gubernur, sama sama dengan bupati, makanya kita buat Kostratani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian) di kecamatan. Di kecamatan inilah kebijakan ini kita matangkan. Kita ketemu disana di Kostratani.

Reporter : Som
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018