Saturday, 06 March 2021


Anggaran Berkurang, Program Pertanian harusnya Multisektoral

13 Feb 2021, 13:21 WIBEditor : Yulianto

Gedung Kementerian Pertanian | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Tahun 2021 baru saja berjalan. Semua kementerian/lembaga mulai bersiap menjalankan program yang telah disusun sejak tahun 2020, termasuk anggarannya. Namun belum menginjak satu bulan, kabar pemotongan alias penghematan anggaran membuat kementerian/lembaga harus menghitung ulang program.

Tak terkecuali dengan Kementerian Pertanian yang harus menyusun kembali program yang telah tersusun rapi menyusul penghematan belanja APBN. Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, anggaran Kementerian Pertanian dilakukan penghematan sebesar Rp 6,33 triliun. Artinya, total anggaran yang semula Rp 21,84 triliun menjadi Rp 15,51 triliun.

Penghematan tersebut otomatis kegiatan pembangunan pertanian pun di-refocussing. Penyesuaian anggaran per eselon I Kementan terdiri dari Sekretariat Jenderal Rp 1,66 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 100 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 3,23 triliun.

Sementara itu Direktorat Jenderal Hortikultura terpangkas Rp 775 miliar, Direktorat Jenderal Perkebunan terpotong Rp 1 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak Rp 1,37 triliun. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) harus menghemat sampai Rp 1,7 trilliun dari yang semula Rp 5,27 triliun, sehingga kini tinggal Rp 3,59 trillun. Badan PPSDMP berkurang Rp  1,09 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 553 miliar dan Badan Karantina Pertanian Rp 958 miliar.

Bagaimana dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan pertanian? Pengamat Pertanian, Agus Pakpahan mengatakan, perlu analisa dan hipotesa lebih dalam dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan pertanian, baik efek terhadap public money dan program pertanian. Selama ini Agus melihat, sumbangan atau subsidi petani kepada bangsa sudah sangat besar.

“Jadi harus dihitung berapa banyak anggaran pertanian yang dinikmati petani versus ekonomi value yang dihasilkan petani. Untuk apa keluar 20 dapat satu, hasilnya sama keluar 14 dapat satu juga,” tutur mantan Direktur Perkebunan dan Deputi di Kementerian BUMN itu.

Dengan hitungan dan analisa tersebut, menurut Agus akan memberikan gambaran yang fair atau tidak pemotongan anggaran pertanian. Jangan-jangan, bukan pemotongan, tapi justru harus ditambah. Apalagi kontribusi pertanian terbukti cukup besar dalam berbagai masalah, seperti saat pandemi Covid-19 ini.

Namun Agus menyarankan dengan anggaran makin terbatas, program Kementerian Pertanian tidak bisa lagi subsektoral, tapi harus multisektoral. Misalnya, tidak lagi sebatas peningkatan produksi pangan pada masing-masing subsektoral. Jadi ke depan, program pertanian adalah mencukupi kebutuhan protein.

“Anggaran berkurang dan pandemi Covid-19 menjadi momentum kita tidak lagi berpikir linier dalam pembangunan pertanian. Kita tidak bisa lagi egois, mikirkan beras saja, tapi juga masalah kesehatan. Jadi berpikiran untuk kebutuhan protein,” katanya.

Pertanian tetap tumbuh

Sementara itu Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Handewi mengakui, anggaran Kementerian Pertanian memang terus menurun. Misalnya tahun 2019 sebanyak Rp 32 triliun, namun tahun 2020 menjadi Rp 15,18 triliun. Kemudian tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 21,84 triliun, namun mengalami penghematan menjadi Rp 15,51 triliun.

“Kalau kita lihat anggaran tahun ini mirip sama dengan 2020. Memang anggaran menurun dalam 5 tahun terakhir,” katanya. Namun demikian, Handewi melihat, meski anggaran Kementerian Pertanian menurun, tapi tidak berdampak langsung dalam kinerja sektor pertanian. Misalnya, tahun lalu sektor pertanian masih tumbuh positif, meski mengalami pemotongan anggaran.

Dengan anggaran tahun lalu sebesar Rp 15,18 triliun, ternyata pertanian masih bisa tumbuh positif. Jadi  penurunan anggaran selama 5 tahun, tidak langsung berkolerasi dengan pertanian, bahkan masih meningkat meski tidak tinggi,” tuturnya.

Artinya, petani masih berprestasi dalam pembangunan pertanian. Efisiensi menjadi kunci semua aspek dalam sistem pembangunan pertanian.“Saya juga melihat pasar menjadi kunci bagi petani untuk meningkatkan produksi. Sementara pemasaran bukan ranah pertanian,” katanya.

Bahkan Handewi mengakui, hasil kajian PSEKP subsidi pupuk yang selama ini melalui industri, ternyata sangat tidak efsien. Karena itu, PSEKP telah menyarankan untuk mengurangi secara bertahap.“Karena efisiennya sangat rendah, manfaatnya yangditerima petani tidak maksimal. Itu hasil rumusan kita dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Hasil kajian juga terlihat ternyata petani tetap membeli pupuk berapa pun harganya. Syaratnya, asalkan pupuk tersebut tepat waktu dan jumlah saat petani mau tanam. Pada akhirnya harga tidak menjadi masalah, karena petani tetap akan menggunakan pupuk saat tanam. “Subsidi itu multi kepentingannya tinggi, sehingga petani justru tidak dinikmati dengan baik oleh petani,” tutur Handewi.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018