Sunday, 26 June 2022


Soal PPN Sembako, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

18 Jun 2021, 10:40 WIBEditor : Gesha

SEMBAKO dan pasar | Sumber Foto:ISTIMEWA

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kisruh mengenai rencana pemerintah akan memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako kian memanas. Menanggapi bola yang bergulir panas, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan klarifikasi.

"Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah," ungkap Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam email yang diberikan langsung kepada seluruh Wajib Pajak sejak Senin (14/6).

DJP juga menyebutkan, saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. "Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN," tambahnya.

DJP memaparkan ada beberapa poin-poin yang penting terkait dengan usulan perubahan pengaturan PPN. Pertama, pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi. Kedua, penerapan multitarif dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum, misal atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sebaliknya, tarif PPN dikenakan lebih tinggi daripada tarif umum terhadap barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Ketiga, jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan. Rencana pemerintah tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama dengan DPR dan DJP menegaskan dalam prosesnya, pemerintah akan mendengarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan. "Hal ini dilakukan agar rancangan kebijakan bisa bersifat adil dan lebih baik, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong-royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Sedangkan, sebelumnya dalam berkas rumusan RUU KUP ada tiga opsi yang akan dilakukan pemerintah untuk pengenaan tarif PPN barang kebutuhan pokok. Pertama, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar lima persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar satu persen.

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018