TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta----Kementerian Pertanian mendorong pelaku usaha atau offtaker pertanian bersama-sama mewujudkan lumbung pangan masa depan dalam bentuk food estate. Salah satunya di Humbang Hasudutan Sumatera Utara.

Kehadiran off taker diharapkan mampu membuka pasar dan peluang ekonomi baru, sehingga hasil usaha tani yang ada bisa dikelola dan dijual dengan harga yang kompetitif.

Salah satu offtaker Food Estate Sumatera Utara, Afrizal Gindow mengatakan, saat ini perusahaannya dan 6 perusahaan lainya sudah menyelesaikan 215 hektar (ha) lahan dengan target penyelesaian lanjutan seluas 785 ha. Sehingga, nantinya area food estate di Sumatera Utara bertambah menjadi 1000 ha.

"Kami bersama 7 perusahaan lainya segera bergerak untuk yang 785 hektar, sehingga target 1000 hektar nantinya bisa terlaksana. Yang pasti pak menteri menyampaikan akan membackup dari belakang," ujar Afrizal di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (14/7).

Afrizal mengatakan, sebanyak 7 perusahan yang terlibat dalam pembangunan food estate di Sumatera Utara itu juga diberikan tanggungjawab untuk menciptkan pasar baru sebagai penggerak roda ekonomi dari hasil usaha tani.

"Yang menjadi sebuah catatan dan harus kita selesaikan adalah mengenai pasar. Tadi Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) meminta agar jangan dulu berbicara KUR. Akan tetapi manfaatkan dana yang ada untuk menyerap semua hasil produksi," katanya.

Meski demikian, Afrizal menyebutkan  bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap garapan lanjutan area food estate di Sumut masih menemui kendala. Salah satunya adalah menyatukan persepsi bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan dan menguntungkan.

"Yang pertama yang kita lihat itu bagaimana kesiapan masyarakat di sana karena berkaitan denganlahan baru. Dan dari semua teman-teman pengusaha yang ada, mereka concern pada CPCL (calon petani calon lokasi), itu salah satu isu," tutupnya.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan Food estate merupakan program strategis nasional dengan konsep pengembangan sentra produksi kawasan pangan yang berbasis korporasi. “Jadi nanti ada yang namanya  badan usaha tingkat petani yang mengelola usaha tani pangan mulai dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dan terintegrasi," katanya.