Saturday, 23 October 2021


Ingatkan ASN Milenial Kementan, Pakar Hukum: Korupsi Bukan Budaya

14 Oct 2021, 07:57 WIBEditor : Yulianto

Kegiatan Protani Tekad Anti Korupsi Itjen Kementan di Bandung | Sumber Foto:echa

TABLOIDSINARTANI.COM, Bandung---Istilah yang menyebutkan prilaku korupsi telah menjadi budaya di Indonesia dibantah keras Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta, SH MH saat acara Pembinaan Tekad Anti Korupsi Kementerian Pertanian 2021 ditengah ASN milenial, di Bandung, Rabu (13/10).

“Krupsi bukanlah suatu budaya. Tidak mungkin kalau koruptor menjadi bagian dari budaya, maka disebut budayawan. Jangan sekali pun kita menyebut korupsi itu budaya,” tegasnya.

Menurut Ganjar, jika korupsi adalah budaya, maka harus dilestarikan. Jika korupsi lestari, maka akan bertambah sulit memberantasnya. “Yang harus menjadi budaya mestinya perilaku antikorupsi, bukan korupsinya,” katanya.

Ganjar mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan berpotensi dilakukan setiap orang, dengan random target/korban. “Siapa korban dari korupsi? Negara? Pemerintah? Masyarakat? Bukan, tapi dirinya sendiri,” imbuhnya.

Dijelaskan, kejahatan korupsi menjadi luar biasa ketika korbannya tidak merasa menjadi korban. Lebih luar biasanya lagi, korban juga merangkap sebagai pelaku. Disebutkannya, kerugian dari korupsi besar dan meluas dan dilakukan terorganisasi atau oleh organisasi.

“Begitu korupsi terjadi, muncul kerugian yang makin besar bergulung seperti bola salju. Perbuatan korupsi itu sudah selesai, tapi kerugiannya masih terus berlangsung,” katanya.

Ganjar mengungkapkan, kerugian korupsi tidak harus kerugian keuangan negara seperti anggapan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Kerugian bisa dihitung, diukur dan ditentukan besarnya dari nilai nominalnya. Besar kecilnya kerugian korupsi semata-mata terkait kesempatan.

“Cuma di kejahatan korupsi yang pelakunya mengucapkan terima kasih dan tersenyum. Makanya sungguh luar biasa kejahatan ini. Jadi korupsi sekecil apapun jumlahnya harus ditindaklanjuti,” katanya.

Akar Korupsi

Ganjar mengingatkan akar dari korupsi itu gratifikasi. Gratifikasi bukan hanya berupa materi, tapi juga dalam bentuk kemudahan pemberian fasilitas. Kejahatan korupsi berpotensi dilakukan oleh setiap orang perseorangan, siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati.

Kemudian, korporasi, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, pegawai negeri (pengelola kepentingan publik),” katanya.

Dikatakan, yang masuk dalam kategori ini pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (sekarang UU ASN). Ganjar menuturkan, tujuh perbuatan utama korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan (paksaan mengeluarkan uang), perbuatan curang (kualitas, harga tidak sesuai), benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

“Korupsi tidak melulu merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara tidak lagi menjadi syarat adanya kejahatan korupsi. Menyuap swasta juga termasuk kejahatan korupsi,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum UI ini mengakui pemberantasan korupsi tidak mungkin tebang habis. Namun, kata dia. Penegak hukum tebang pilih, bukan pilih kasih. “Pilih dulu, baru tebang,” ucapnya.

Dijelaskan, yang menjadi prioritas bagi KPK adalah kasus yang mudah pembuktiannya. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang kecurangannya dapat dilihat berdasarkan kualitas, harga dan komisi. “Kasus pengadaan barang dan jasa memang jadi primadona,” katanya.

Kemudian, yang jadi prioritas untuk ditangani KPK adalah yang informasinya lebih lengkap. Ini lantaran menurutnya informasi yang lengkap akan mudah ditelusuri.

Reporter : Echa
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018