TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Persoalan pangan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa-bangsa di dunia. Tantangan mencukupi kebutuhan pangan kian berat dengan kondisi perubahan iklim yang sulit diprediksi. Apalagi pandemi Covid-19 telah memicu resesi ekonomi yang hebat, menghambat akses pangan, dan mempengaruhi seluruh sistem pertanian dan pangan.

Situasi ini mendorong Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun ini mengangkat tema Our Actions are Our Future: Better Production, Better Nutrition, Better Environment and Better Life  (Tindakan kita, masa depan kita, untuk produksi, gizi, lingkungan dan kehidupan yang lebih baik).

Tema ini menyoroti pentingnya sistem pertanian-pangan berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih tangguh dalam menghadapi masa depan. Data menyebutkan dunia mengalami kemunduran besar dalam perang melawan kelaparan.

Saat ini, lebih dari tiga miliar orang (hampir 40% populasi dunia) tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat. Sebanyak 811 juta orang kekurangan gizi di dunia. Sebaliknya 2 miliar orang dewasa kelebihan berat badan atau obesitas karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

Di Indonesia, jumlah orang dewasa yang obesitas meningkat dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Seiring dengan itu, obesitas pada anak juga meningkat. Di sisi lain 27,67% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, atau terlalu pendek untuk usia mereka. Angka stunting ini cukup tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata di kawasan Asia.

Peringatan HPS yang berlangsung tiap 16 Oktober, memang tak cuma soal merayakan soal pangan, tetapi juga menjadi refleksi di tengah pandemi Covid-19 bahwa gizi buruk dan kelaparan masih menyelimuti masyarakat dunia. Persoalan pangan juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Indonesia.  

Memperingati HPS, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Kontribusi tersebut tak hanya untuk lingkup daerah atau nasional, tapi juga dunia. 

Petani yang bekerja setiap hari menyediakan makanan buat kita adalah pahlawan pangan. Tapi kita pun bisa turut membantu mereka untuk menjaga ketahanan pangan. Kita semua bisa menjadi pahlawan pangan,” ungkap SYL

Mantan Gubernur Sulsel itu menilai peran aktif masyarakat dalam ketahanan pangan sangat penting. Apalagi upaya mewujudkan ketahanan pangan melibatkan banyak tahapan. Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari produksi, memastikan nutrisinya, dan menjaga lingkungan. “Setiap individu seharusnya bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing. Peran masyarakat bisa dilakukan dari hal yang paling sederhana,” tuturnya

Perpres Badan Pangan

Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menjadi kalimat yang sering bergaung diberbagai kesempatan ketika bicara soal pangan. Namun untuk menggapai semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi tantangannya kian berat di tengah kondisi iklim yang sulit diprediksi dan kondisi pandemi Covid-19 ini.

Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Rektor IPB University, Arif Satria mengingatkan peran yang harus diemban Bapanas setelah disahkan Presiden. Bapanas harus bisa mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, stabilisasi harga pangan strategis dan menjamin stok pangan nasional.

"Pertama saya mengapresiasi langkah Presiden untuk melakukan upaya pendirian Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang. Karena Badan Pangan Nasional sangat penting,” kata Arif Satria di Bogor, Sabtu (16/10).

Pertama, Bapanas diharapkan dapat mengatasi masalah stabilisasi harga. Selama ini beberapa komoditas pangan selalu mengalami fluktuasi, sehingga dengan koordinasi Bapanas, stabilisasi akan bisa lebih baik. Sebab unsur produksi dan market bisa dikoordinasikan  dengan data yang lebih akurat. BPN katanya, juga perlu mewujudkan pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kedua lanjutnya, Bapanas tetap harus berpihak kepada upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian karena merupakan spirit UU pangan. Bapanas harus penuh spiritnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berpihak petani, secara sistematis  mewujudkan kedaulatan pangan.

Ketiga, Bapanas perlu memikirkan cadangan pangan. Untuk itu, menurut Arif, perlu ada desain besar yakni cadangan pangan dengan jumlah yang besar. “Pangan hal yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional, dengan tiga hal tersebut mudah-mudahan Bapanas bisa berjalan baik,” katanya.

Rektor IPB ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas data karena pengambilan keputusan  bersumber data akurat. Badan Pangan Nasional harus bisa koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. "Koordinasi dengan BPS  dan Kementerian untuk bisa mengambil keputusan penting berbasis data akurat supaya keputusan bisa berkualitas," katanya.

Sementara Peneliti Bidang Pertanian INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan, ketersediaan pangan adalah PR serius yang akan dihadapi Bapanas kedepan. Beberapa tahun terakhir, data menunjukkan untuk beberapa komoditas  seperti beras, kedelai, biji gandum, gula dan garam, kita masih melakukan impor dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara data jumlah penduduk yang meningkat terus mencapai 270 Juta.

Dengan konsumsi beras yang stabil diangka 104 kg/kapita/tahun memerlukan ketersediaan beras yang cukup. Sementara disisi lain, luas lahan pertanian di beberapa sentra produksi menurun karena alih fungsi lahan.  Adapun upah pekerja sektor pertanian relatif lebih rendah dibanding sektor usaha lainnya, yaitu di angka Rp 52 ribu/hari.

“Ini akan menimbulkan problem dikemudian hari bagi keberlangsungan usaha produksi pertanian. Orang tua yang menjadi petani cenderung  mendorong anaknya untuk bekerja di sektor lain sehingga regenerasi usaha pertanian akan terhambat,” tuturnya.

Karena itu menurut Esther, Badan Pangan Nasional tidak akan maksimal untuk menjadi solusi pengembangan sektor pertanian Indonesia tanpa dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan kementrian teknis. Salah satunya, Kementrian Pertanian.